2 tahun lalu |11 April 2016 09:43 |911 Pembaca

“Hallo Pak Gubernur…!”

Foto: Jamil dan rekan saat bentang spanduk 'Hallo Pak Gubernur...!'. Ist

SIBOLGA, SUARATAPANULI.COM – Begitu judul spanduk berukuran sekitar 1 x 2,5 meter yang dibentangkan Jamil Zeb Tumori dan rekannya di Komisi II DPRD Sibolga Wandana Simatupang di halaman Kantor Gubernur Sumut, kemarin. Lebih lengkapnya “Hallo Pak Gubernur…! Mohon Dipercepat Penandatanganan Hasil Evaluasi R APBD Sibolga TA 2016, APBD Terlambat, Rakyat Sengsara”.

Spanduk itu ditenteng mereka setelah bertemu dan berdiskusi dengan Tim Evaluasi APBD Kabupaten dan Kota di Biro Keuangan Lantai II Kantor Gubernur Sumut, membahas  tentang 60 butir item perbaikan penganggaran APBD TA 2016, namun belum ada tanda-tanda akan diteken oleh Gubernur Tengku Erry Nuradi.

“Pejabat provinsi jangan hanya pandai mengatakan pembahasan APBD Sibolga terlambat dari 30 kabupaten kota lainnya. Sebab ternyata tanggal 17 Maret lalu sudah diketuk, tapi hingga saat ini toh hasil evaluasinya itu belum diteken Gubernur.‬ ‪Makanya kami Komisi II DPRD Sibolga ambil sikap membentangkan spanduk itu di halaman Kantor Gubernur sebagai tanda protes lamanya dokumen evaluasi APBD diteken,” ujar Jamil.

Sekarang, sambung politisi Partai Golkar itu, sudah bulan April. Jadi siapa yang lama menetapkan sebenarnya, Sibolga atau Gubernurnya. “Tapi pastinya mereka ikut andil memperlambat pembangunan dan menciptakan kesengsaraan baru bagi tenaga harian lepas (THL) dan PNS, bahkan rekening langganan koran pemerintah daerah pun belum dapat dibayar. Para THL di Pemko Sibolga sudah hampir 4 bulan belum gajian. Para PNS juga mulai mengerang karena uang KS tak kunjung cair. Bahkan bendahara SKPD sudah kewalahan meminjam uang dengan berbunga.  Sementara Anggota DPRD Sibolga sudah makan uang tabungan,” terang Jamil.

Wakil Ketua DPRD Sibolga itu juga merasa ada yang ganjil dengan proses evaluasi di provinsi. Ada sampai 60 item dan terkesan ada komunikasi yang buruk antara pemko dengan provinsi. Rumitnya evaluasi itu juga dipandang Jamil sebagai pelecehan sebab Biro Keuangan Pemprovsu terkesan memandang sebelah mata Badan Anggaran Legislatif dan Badan Eksekutif Sibolga.

“Masa kita dibilang tidak menganggarkan dana hibah dan bansos bagi sektor kesehatan dan pendidikan. Bukankah anggaran BPJS bertambah di 2016, dan dana bantuan pendidikan masih dialokasikan bagi siswa miskin, serta bantuan bagi mahasiswa yang masul ke universitas negeri masih ditampung,” sebut Jamil.

Lalu disoal juga dimana hampir seluruh proyek yang akan dikerjakan melalui R APBD Sibolga itu bermasalah dalam penganggaran, karena tidak masuk RKPD. Hasil musrembang juga disebut-sebut tertinggalkan. “Mengapa pula perayaan hari jadi daerah tidak diperkenankan dianggarkan. Paket Lebaran dan Tahun Baru harus dihilangkan penganggarannya di APBD,” tanya Jamil.

Anehnya lagi, masih Jamil, ke-60 butir hasil evaluasi itu dibenarkan menurut UU, tapi tidak diperkenankan oleh Tim Evaluasi APBD Biro Keuangan Gubernur. “Itu artinya komunikasi dinas PKAD Sibolga dengan Biro Keuangan Provinsi kurang lancar. Dan hubungan Pemko dengan Provsu tersumbat,” sebut Jamil.

Apapun alasannya, kata Jamil, R APBD Sibolga 2016 ini harus segera ditetapkan dan Plt Gubernur Tengku Erry Nurady harus berlapang dada segera menanda tangani hasil evaluasi tersebut.

“Agar kinerja pemerintahan daerah Sibolga segera normal dan pembangunan dapat berjalan, serta kesejahteraan rakyat dapat pulih kembali,” harap Jamil.

Editor: Raymon