2 tahun lalu |14 April 2016 17:40 |798 Pembaca

Galian C Rugikan Daerah

Foto: Ketua Pospera Taput Zainal Sihombing SH. Buea/ST

TAPUT, SUARATAPANULI.COM – Pengalihan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan seperti pertambangan galian C oleh pemerintah provinsi bisa merugikan daerah. Untuk itu UU 23 Tahun 2014 yang di dalamnya mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerinah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota termasuk izin usaha pertambangan perlu direvisi.

“Pasalnya pencurian ataupun tambang ilegal jenis galian c seperti batu dan pasir makin marak, hal ini berimbas kerugian negara dalam bentuk pajak restribusi. Kesulitan dalam pengurusan izin, baik itu pengurusan perpanjangan izin dan pengurusan izin baru menjadi faktor dominan terjadinya tambang ilegal,” ujar Zainal Sihombing SH, Ketua Posko Perjuangan Rakyat Pospera Tapanuli Utara (Taput), kepada wartawan di Tarutung, Kamis (14/4).

Menurut Zainal, pengambilalihan kewenangan itu juga berbarengan dengan kewenangan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh provinsi, khususnya dinas energi dan pertambangan provinsi. “Pengawasannya tidak akan maksimal, karena pejabat di tingkat provinsi tidak memahami secara detail kondisi di lapangan, termasuk personil pengawasan di lapangan,” ucap zainal.

Ditambahkannya, pemerintah kabupaten memang mendapatkan bagi hasil dari pajak yang ditarik pemerinah pusat. Nilainya lebih dari 40 persen. Namun, pemerintah kabupaten tidak memiliki akses untuk mengetahui berapa nomimal pajak yang disetorkan oleh perusahaan pertambangan kepada pemerintah pusat.

Senada disebutkan Dompak Hutasoit, aktivis GAMKI di Taput. Dia menyebutkan kondisi ini bisa berimbas pada pelaksanaan proyek pembangunan fisik, baik yang bersumber dari anggaran dana desa (ADD) maupun APBD yang akan dimulai pengerjaannya dalam waktu dekat. Analisanya, sulitnya mengurus ijin galian C berdampak pada kelangkaan bahan selanjutnya berimbas pada kenaikan harga.

“Kemungkinan besar banyak kegiatan yang tidak selesai sesuai waktu pekerjaan bahkan bisa jadi tidak selesai hingga akhir tahun,” jelas Dompak.

Terpisah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Taput Palmudi Sagala membenarkan adanya beberapa kewenangan yang sebelumnya menjadi tanggungjawab kabupaten/kota, sekarang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Diantaranya mengeluarkan izin pertambangan galian C. “Izinnya sudah ditarik ke pemerintah provinsi, penarikan pajaknya dilakukan pemerintah pusat. Ini sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014,” kata Palmudi.

Editor: Mora