2 tahun lalu |15 April 2016 08:08 |1102 Pembaca

FK-TKSK Taput: Rastra Jangan Dibagi Rata‬

Mensos RI Khofifah Indar Parawansa menunjukkan rastra pengganti raskin. Int

TAPUT, SUARATAPANULI.COM – Sekretaris Forum Komunikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (FK-TKSK) Kabupaten Taput, Adriel Nababan menegaskan bahwa rastra (beras untuk keluarga sejahtera), sebelumnya disebut beras miskin (raskin), tidak boleh dibagi rata dengan warga lain.

“Dibagi rata saja tidak boleh, apalagi dijual bebas,” ujar Adriel pada awak media di Tarutung, kemarin.

Sebelumnya, FK-TKSK Taput sendiri telah mengikuti bimbingan teknis penyebarluasan informasi pelaksanaan subsidi rastra di Hotel Asean Medan‬.

Dikatakan Adriel, rastra itu adalah milik warga yang memiliki KPS (Kartu Perlindungan Sosial) dan jumlah yang diterima sebanyak 15 kilogram setiap bulannya. Meski diakuinya rastra tidak datang setiap bulan, namun saat masuk pendistribusiannya ke setiap penerima tidak boleh berkurang.‬

“Misal, rastra turun dalam 3 bulan, maka seharusnya warga pemilik KPS mendapatkan jatah sebanyak 45 kg, dengan rincian 15 kg dikali 3 bulan,” terang Adriel.‬

“Nah, kalau rastra itu turun setiap 6 bulan sekali, maka seharusnya warga pemilik KPS itu memperoleh rastra sebanyak 90 kg,” lanjutnya lagi.‬

Terkait harga tebus rastra yang bervariasi di setiap desa, Adriel mengatakan bahwa harga tebus itu besarnya adalah Rp1.600 per kilogram (kg) di titik distribusi.‬ Adriel menjelaskan bahwa dari gudang bulog ke titik distribusi (kantor camat) biayanya distribusi sudah ditanggung oleh bulog yang bersumber dari anggaran kementerian sosial. Selanjutnya biaya distribusi dari titik distribusi ke titik bagi (kantor desa) ditanggung oleh pemerintah daerah. Ketentuan ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2634/SJ Tahun 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi.‬ ‪Mengacu pada surat edaran itu, biaya per kg adalah Rp1.600.‬

“Jadi masyarakat penerima rastra membayar per zaknya dengan ukuran 15 kg adalah sebesar Rp24.000,” tegas Adriel.‬

Kami imbau agar kepala desa menyalurkan rastra sesuai dengan peruntukannya. Jika dirasa daftar penerima yang sudah ditetapkan tidak sesuai, maka adakan musyawarah desa. FK-TKSK Taput siap menghadiri undangan untuk mengikuti musyawarah tersebut.

Editor: Mora