2 tahun lalu |19 April 2016 20:19 |761 Pembaca

Aneh, Hasil Tes Urine ASN Humbahas Dirahasiakan

Foto: Sekdakab Humbahas Saul Situmorang saat menjalani tes urine, kemarin. Oka/ST

DOLOKSANGGUL, SUARATAPANULI.COM – Hasil tes urine yang dilakukan tim medis RSUD Doloksanggul terhadap Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, Wakil Bupati Saut Parlindungan Simamora dan 201 ASN (Aparatur Sipil Negara), Selasa (19/4) kemarin ternyata tidak diumumkan ke publik.

Selain hasilnya dirahasiakan, pelaksanaan tes urinenya pun terkesan tak serius. Sebab dalam pelaksanaannya tidak melibatkan personil dari BNN dan tim medis dari luar. Direktur RSUD Doloksanggul, dr Sugito Panjaitan mengatakan hasil pemeriksaan dari 201 sample urine milik kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berserta sekretarisnya dan para camat itu tidak dapat dipublikasikan untuk umum.

“Kami dari pihak RSUD hanya melakukan tes urine, setelah hasilnya keluar kita akan menyerahkanya kepada pimpinan,” terang dr Sugito di sela pelaksanaan tes urine.

Terpisah Sekdakab Humbahas Saul Situmorang juga  mengatakan hasil tes urine tersebut hanya untuk memastikan apakah ada ASN yang terlibat narkoba atau tidak. “Kita tidak umumkan hasil tes urine ini. Kita hanya memastikan apakah ada pejabat kita yang terlibat mengkonsumsi narkoba atau tidak,” ujar Saul.

Namun, katanya, bagi pejabat yang terdeteksi positif mengkonsumsi narkoba akan dikenakan sanksi pencopotan jabatan. “Tapi, jika dari hasil tes urine itu nanti ada yang positif terlibat mengkonsumsi narkoba, maka sanksi pencopotan jabatan akan langsung dikenakan,” katanya.

Terkait hal itu, sejumlah elemen masyarakat menilai kegiatan tes urine itu tidak serius dan hanya merupakan pemborosan anggaran. “Sikap tertutup pemkab mengenai tes urine justru menimbulkan pertanyaan. Hasil tes urine idealnya tetap harus dipublikasikan. Sebab itu penting sebagai punishment bagi yang positif memakai atau pecandu. Ini bentuk sanksi sosial, dimana publik juga bisa menghakimi mereka secara sosial pula,” kata pengamat sosial di Humbahas, Baringin P (42).

Hampir senada juga disampaikan Ketua KNPI Humbahas Marusaha Lumbantoruan. Walau demikian ia tetap mengapresiasi tindakan pemkab yang menggelar tes urine secara dadakan terhadap seluruh pejabatnya.

“Harusnya hasil tes urine itu langsung diumumkan. Karena mereka itu semua kan pejabat publik. Untuk apa harus dirahasiakan. Dalam pemberantasan narkoba seharusnya tidak ada rahasia,” ujar Marusaha.

Dia juga menilai jika proses pelaksanaan tes urine tersebut terkesan hanya untuk pencitraan semata. “Coba kita nilai, pas pejabat itu mengambil air seni masing-masing di toilet, hanya disaksikan oleh petugas satpol PP. Bisa saja si pejabat itu menekan si petugas dengan membawa air seni orang lain dari luar. Harusnya polisi atau pihak BNN (Badan Narkotika Nasional) juga turut berperan,” tandasnya.

Editor: Mora