2 tahun lalu |20 April 2016 20:03 |1862 Pembaca

Caplok Non HGU, Bupati Tapsel Stanvas 110 Ha Lahan PT ANJ Siais

Foto: Rapat Koordinasi Pemkab Tapsel yang memutuskan penetapan status stanvas terhadap 110 hektar lahan PT ANJ Siais. DD/ST

TAPSEL, SUARATAPANULI.COM – Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) mestanvaskan sekitar 110 hektar lahan PT Austindo Nusantara Jaya Agri (ANJ) Siais. Alasannya, perusahaan perkebunan kelapa sawit itu dianggap telah melakukan penyerobotan lahan di luar Hak Guna Usaha (HGU).

“Kami sudah mengeluarkan kebijakan bahwa PT ANJ Siais untuk sementara waktu distanvaskan, karena diduga sudah menyerobot lahan di luar kawasan mereka,” ungkap Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu kepada wartawan, ketika ditemui di kantornya, kemarin.

Menurut Bupati, kebijakan tersebut dikeluarkan setelah pemerintah daerah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, seperti Polres Tapsel dan DPRD Tapsel. Menurutnya, hasil koordinasinya menyimpulkan kegiatan operasional PT ANJ Siais harus distanvaskan. “Namun lahan yang distanvaskan tersebut berada di patok 78-79. Artinya, stanfas berlaku di lahan yang diserobot mereka,” terang Bupati.

Ditanya berapa lama pemberlakuan stanfasnya, Bupati Syahrul mengatakan tidak ada batas waktu hingga permasalahannya dapat diselesaikan oleh perusahaan. “Mereka harus secepatnya berkoordinasi dengan instansi terkait, kalau sudah jernih persoalan maka status itu baru dapat dicabut,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Tapsel Haris Yani Tambunan mendukung tindakan pemerintah daerah. “Kami dari Komisi B mendukung tindakan itu, karena perusahaan tersebut sudah merugikan pemerintah dan masyarakat,” jujurnya.‬

Namun dia menyayangkan lambannya tindakan pemerintah, karena pencaplokan lahan tersebut sudah berlangsung lama. Harusnya pemerintah lebih tanggap karena potensi kerugian yang ditimbulkan cukup banyak. Haris Yani berharap agar pemerintah daerah ke depannya tidak kebobolan lagi. Karena dengan adanya kejadian itu, maka banyak pihak yang dirugikan.

“Pertanyaannya, kenapa baru sekarang distanvaskan. Sebab pencaplokan lahan itu sudah berlangsung lama,” tuturnya.

Sekedar mengingatkan, kasus dugaan pencaplokan lahan itu terungkap setelah Kejari Padangsidimpuan mengeluarkan surat hasil pemeriksaan dengan Nomor: B-2019/N.2.20/FI.1/09/2015. Dimana terdapat 4 poin hasil penyelidikan, diantaranya menyatakan bahwa benar HGU PT ANJ Siais tepatnya dipatok 65, 66, 67 sampai dengan 79, termasuk kawasan hutan berdasarkan Kemenhut Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005, dan SK Nomor 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang penunjukan kawasan hutan.

Pada poin empat salinan surat tersebut juga menyatakan bahwa benar PT ANJ Siais ada menanami tanaman kelapa sawit di luar HGU-nya, tepatnya dipatok 78 dan 79. Sehingga dari kedua point tersebut, merupakan pelanggaran tindak pidana kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 3 huruf a Jo Pasal 78 ayat 2 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, tentang kehutanan yang bukan wewenang dari kejaksaan melainkan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dan atau penyidik Polri untuk menindaklanjutinya.

Editor: Mora