2 tahun lalu |24 April 2016 14:18 |824 Pembaca

Agar Dapat Bantuan, Petani Harus Masuk Koptan

Ilustrasi petani. Int

HUMBAHAS, SUARATAPANULI.COM – Kepala Dinas Pertanian (Distan) Humbahas Happy Silitonga mengakui kesadaran petani di daerahnya untuk bergabung dengan kelompok tani (koptan) masih sangat minim. Itu menjadi kendala bagi pihaknya dalam menyalurkan bantuan.

Dari puluhan ribu petani di Humbahas, baru ratusan kepala keluarga yang sudah terdaftar sebagai anggota kelompok tani. “Kesadaran petani kita masih minim dalam hal memperhatikan kelompok. Padahal tanpa masuk ke koptan, mereka akan kesulitan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Di Humbahas, saat ini masih 548 dari 978 koptan yang sudah kami revitalisasi,” kata Happy kemarin.

Dari 548 koptan itu, baru 300-an yang sudah dapat memberikan nomor induk kelompok (NIK). “Jadi dengan demikian hanya yang tiga ratusan kelompok itulah yang paling berhak menerima bantuan dari pemerintah,” ucapnya.

Kalau petani terus-terusan seperti ini, sambung Happy, maka bantuan dari pemerintah akan mandek dan tidak sampai kepada para petani. “Karena itu kami terus berupaya melakukan pengumpulan data terhadap para petani yang belum terdaftar dalam kelompok yang legal,” ujarnya.

Tidak masuknya petani ke kelompok karena berbagai faktor. Salah satunya mereka merasa mampu mengurusi lahannya sendiri tanpa perlu campur tangan kelompokn dan ada juga yang memang tidak mau ikut. Jika tidak bergabung ke kelompok, lanjut Happy, para petani tidak akan bisa menerima bantuan, misalnya pupuk bersubsidi. Makanya seluruh petani disarankan untuk bergabung dalam kelompok.

“Sebab bantuan pemerintah berupa pupuk maupun alat pertanian hingga benih bergantung kepada keanggotaan koptan. Jika tak bergabung dipastikan tak akan ada bantuan yang diterima,” tandasnya.

Terpisah, Tumbur Lumbantoruan (42) dan Edison Lumbangaol (37), petani yang belum bergabung dengan koptan di Doloksanggul menyebutkan, mereka tidak masuk koptan lantaran tidak mengerti administrasi. “Pada dasarnya kita mau bergabung ke kelompok, tetapi bagaimana caranya. Kami butuh petugas seperti PPL yang menerangkan soal kelompok ini,” ujar Tumbur.

Editor: Mora