2 tahun lalu |26 April 2016 15:04 |2477 Pembaca

3 Bulan Tak Digaji, Buruh PT PAS ‘Teriak’ ke DPRD Tapteng

Foto: Para pekerja PT PAS, PT SPA dan UD Jasa Laut Sibolga, saat melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD Tapteng di Pandan, karena 3 bulan gaji mereka belum dibayarkan perusahaan, Selasa (26/4). Dok/ST

TAPTENG, SUARATAPANULI.COM – Sekitar 300-an karyawan dan buruh yang bekerja di PT PAS (Putra Ali Sentosa) Sibolga dan PT SPA (Samudera Perkasa Abadi) dan UD Jasa Laut di Jalan Gatot Subroto, Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Tapteng ‘berteriak’ karena sudah 3 bulan belum gajian. Mereka mendatangi Kantor DPRD Tapteng di Jalan Raja J Lubis Pandan mengadukan nasib, Selasa (26/4).

Para pekerja pabrik ekspor ikan mentah itu mengaku tidak tahu apa alasan perusahaan belum memberi hak mereka. Anehnya, setiap hal itu ditanyakan ke pihak perusahaan, tidak ada jawaban yang pasti. Parahnya lagi, pemilik ketiga perusahaan itu, Adeli Lis alias Juli yang juga dikenal sebagai adik pengusaha Amran Lis tersebut, tidak pernah mau bertemu dengan para pekerja untuk menjelaskan kenapa gaji macet.

Alasan itu lah yang memberanikan mereka datang ke Gedung Legislatif dengan didampingi pihak DPC SBSI Tapteng. Di depan Gedung Dewan, mereka berorasi meminta agar Wakil Rakyat ikut mendesak dan memanggil pemilik perusahaan agar gaji mereka dibayarkan. Setelah berorasi beberapa menit, Anggota DPRD Patricius Rajagukguk, Lasper Nahampun, Jonny Lumbantobing menerima dan berdialog dengan para buruh.

Sempat terjadi adu argumen antara buruh dan Dewan, karena buruh meminta agar pemilik perusahaan segera dipanggil ke Kantor DPRD Tapteng. Hanya saja DPRD beralasan, bahwa pimpinan sedang di luar kota, dan sebagian anggota sedang reses. Pihak DPRD berjanji akan menindaklanjuti tuntutan buruh itu Senin depan, setelah Ketua Dewan pulang dari Jakarta.

Selain menunggak gaji pekerja, pihak perusahaan juga dituding tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 5 bulan terakhir. Padahal gaji mereka selalu dipotong setiap bulan untuk iuran tersebut.

“Waktu itu istri saya pergi berobat ke rumahsakit menggunakan BPJS Ketenagakerjaan, tapi pihak rumahsakit menolaknya, karena iuran BPJS sudah 5 bulan tidak dibayar. Dari situlah kami tahu bahwa iuran BPJS Ketenagakerjaan kami belum dibayar perusahaan,” sebut Sabar Simatupang perwakilan pekerja.

Menanggapi hal itu, Anggota Dewan meminta agar pekerja menyiapkan data lengkap, karena tidak ada alasan perusahaan untuk tidak membayarkan iuran tersebut, apalagi setiap bulannya gaji sudah dipotong untuk itu.

Sementara itu pihak perusahaan sulit untuk ditemui wartawan. Demikian juga dengan Humas PT PAS yang belum berhasil dikonfirmasi terkait tuntutan dan aksi pekerja.

Editor: Raymon