2 tahun lalu |26 April 2016 21:11 |1183 Pembaca

APBD Sibolga Terhambat karena Dinas PU?

Ilustrasi. Int

SIBOLGA, SUARATAPANULI.COM – Terhambatnya proses pengesahan dan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga TA 2016 dituding karena Dinas Pekerjaan Umum (PU). Sebab, 37 dari 57 item mata anggaran yang dikoreksi Tim Evaluasi APBD untuk diperbaiki ulang ada di Dinas PU.‬

Tudingan itu dilontarkan Wakil Ketua DPRD Sibolga Henra Sahputra. Gerah karena DPRD disebut-sebut sebagai penyebab gantungnya pencairan APBD itu, Hendra pun angkat bicara.‬

“Ternyata setelah kami rapat kemarin, dan setelah mengkoreksi ada 57 item yang harus diperbaiki. Itu sudah diperbaiki semua. Dari 57 item itu, 37 diantaranya yang paling banyak dikoreksi kesalahan dari Dinas PU,” ujar Hendra kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (26/4).‬

Hendra menyebut DPRD tidak ingin bermain soal anggaran, apalagi sampai menyangkut hak orang banyak. Dan DPRD tidak mungkin sembarangan mensahkan sesuatu jika masih ada kesalahan yang mestinya harus diperbaiki.‬

“Apa mungkin tanpa diperbaiki lalu kita setujui. Nanti jadi menyalahi pula. kita tidak mau menandatangani kalau itu bermasalah. Karena kita nggak mau disalahkan kalau ada temuan di situ,” kata Hendra.‬

Baginya pribadi, kesalahan pada Dinas PU itu akibat kinerja yang menurun dan terkesan main-main. Sehingga pekerjaan yang sudah tiap tahun dilakukan bisa salah.‬ “Masa ini saja bisa salah, padahal kan ini pekerjaan rutin, karena setiap tahunnya mengajukan anggaran dan modelnya juga sama. Lalu kenapa ini tidak bisa selesai dan banyak persoalan di dalamnya,” tutur Hendra.

Menurutnya, menurunnya kinerja Dinas PU karena hubungan antara bawahan dengan Kepala Dinas PU Marwan Pasaribu tidak bersinergi dengan baik. Hasilnya, terjadi kesalahan yang tidak  semestinya terjadi.

“Makanya waktu rapat panitia anggaran, saya meminta dan merekomendasikan agar Kadis PU dan perangkatnya segera diganti. Kalau ini tidak dirotasi, pemerintahan tidak akan berjalan sehat. Masa ada 37 kesalahan yang harus dikoreksi. Mohon maaf ya kami bukan tidak suka dengan individunya, tapi dengan kinerjanya, gara-gara ini semua terhambat.  Di sini Walikota juga perlu melakukan evaluasi, bukan Walikota yang salah di sini, tapi perangkatnya yang main-main,” tandasnya.

Terganjalnya pengesahan dan pencairan APBD tersebut berdampak luas. Bahkan Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk sendiri mengakui saat ini banyak instansi atau SKPD yang terpaksa mengutang agar dapat menjalankan kegiatannya. Sementara para tenaga honorer dan harian lepas daerah di lingkungan Pemko Sibolga dikabarkan belum gajian selama 4 bulan.

Editor: Mora