2 tahun lalu |29 April 2016 08:11 |1119 Pembaca

Bupati Taput: Izin Galian C Harus Kembali ke Tingkat II

Foto: Bupati Taput Nikson Nababan. Buea/ST

TAPUT, SUARATAPANULI.COM – Pengalihan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan Galian C oleh pemerintah provinsi yang berdampak merugikan daerah menjadi perhatian khusus Bupati Tapanuli Utara (Taput) Nikson Nababan.‬

Sebagai kepala daerah tingkat II, UU Nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerinah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, termasuk izin usaha pertambangan, perlu direvisi. “Ini sangat merugikan daerah tingkat II, dan pengusaha lokal yang paling utama dirugikan, karena mereka akan kesulitan untuk mengurus izin ke provinsi. Masyarakat kita akan kehilangan pekerjaan,” tegas Nikson di ruang kerjanya, Kamis (28/4).

Terpisah, Dompak Hutasoit, aktivis GAMKI menyatakan dengan pengambil alihan kewenangan berbarengan dengan kewenangan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh provinsi, khususnya dinas energi dan pertambangan provinsi, maka kinerjanya tidak akan maksimal.‬

“Pengawasannya tidak akan maksimal, karena pejabat di tingkat provinsi tidak memahami secara detail kondisi di lapangan, termasuk personil pengawasan di lapangan. Kelemahan ini akan memunculkan banyaknya penambang ilegal,” ucap Dompak.‬

“Pencurian atau pun tambang ilegal jenis Galian C seperti batu dan pasir akan marak. Imbasnya negara dirugikan dalam bentuk pajak restribusi,” terangnya lagi.‬

Ditambahkannya, pemerintah kabupaten/kota memang mendapatkan bagi hasil dari pajak yang ditarik pemerinah pusat. Nilainya lebih dari 40 persen. “Tapi pemerintah kabupaten tidak memiliki akses untuk mengetahui berapa nomimal pajak yang disetorkan oleh perusahaan pertambangan kepada pemerintah pusat,” pungkasnya.

Editor: Mora