2 tahun lalu |30 April 2016 14:01 |1577 Pembaca

Bara JP Buka Posko Pengaduan Dana KUBE di Sibolga

Foto: Bang Edo, Koordinator Bara JP Kota Sibolga. Fredes/ST

SIBOLGA, ‎SUARATAPANULI.COM – Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) membuka posko pengaduan dana Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Sibolga. Sebab pencairan bantuan dari Kemensos RI untuk permodalan usaha rakyat kecil itu diduga sarat penyimpangan.

Koordinator Bara JP Kota Sibolga Eddy Suriyanto mengungkapkan, sejauh ini pihaknya sudah menerima 3 pengaduan dugaan penyimpangan dana KUBE dengan modus kelompok fiktif.‎ Disinyalir penyaluran dana tidak tepat sasaran, ada manipulasi data nama kelompok, pemalsuan tanda tangan, dan sikap ketua KUBE yang tertutup soal pencairan dana. Bahkan, ada oknum lurah yang diduga ikut bermain dalam penerbitan surat miskin warga calon penerima, sebagai syarat administratifnya.

“Disinyalir beberapa KUBE penerima bantuan ini adalah kelompok dadakan atau sengaja dibentuk oleh oknum pegawai dinas sosial. Bukti sudah ada, kita sudah menerima 3 pengaduan dari masyarakat, lengkap dengan berkasnya. Salah satu contoh data proposal KUBE dari Kelurahan Kota Baringin, terdapat pemalsuan tandatangan. Lurahnya berani mengeluarkan surat keterangan miskin tanpa ada keterangan dari kepling,” beber Bang Edo, sapaan akrab Eddy.

Dia menegaskan, ‎kebobrokan penanganan bantuan sosial di Kota Sibolga harus dibersihkan. Bara JP selaku organisasi relawan pendukung Jokowi akan mengawasi sejauh mana sasaran bantuan KUBE dan bantuan sosial lainnya, termasuk hunian tidak layak huni. Pihaknya juga akan memperjuangkan masyarakat kecil yang selama ini tidak mendapatkan haknya.‎

“Untuk itu bagi masyarakat yang pernah merasa dirugikan, misalnya menjadi anggota KUBE tapi tidak menerima dananya atau dana yang diberikan tidak sesuai, diminta untuk mengadu ke Posko Pengaduan Bara JP Sibolga, silahkan hubungi nomor HP 085206951133.‎ ‎Kebobrokan masalah dana bantuan sosial di Kota Sibolga harus dijenihkan,” tegasnya.

Menurutnya, terjadinya dugaan penyimpangan dana KUBE ini merupakan tanggungjawab dari dinas sosioal selaku penyelenggara program bawahan Kementrian Sosial. Baik itu dalam hal menyalurkan, kontrol di lapangan, hingga pencairannya.

“Itu merupakan tanggungjawab dinas sosial selaku penyelenggara. Anggaran itu tidak akan bisa keluar jika tidak ada rekomendasi dari dinas sosial di daerah,” pungkas Bang Edo.

Editor: Mora