1 tahun lalu |1 Mei 2016 20:42 |1089 Pembaca

Meiyati Prihatin Nasib Buruh

Foto: Meiyati Simatupang‪ (tengah) bersama buruh saat May Day di kawasan industri Pondok Batu, Sarudik, Tapteng, Minggu (1/5). Dok/ST

TAPTENG, SUARATAPANULI.COM – Meiyati Simatupang menyampaikan keprihatinannya terhadap nasib buruh Indonesia yang masih jauh dari sejahtera dan perlindungan. Karena itu, pengusaha yang juga bakal calon Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) ini siap membela kaum buruh.

“Buruh Indonesia, khususnya di Sibolga dan Tapteng masih sangat memprihatinkan. Buruh butuh perhatian pemerintah. Jika terpilih, saya ingin mengangkat kesejahteraan para buruh. Apakah misalnya dengan menganggarkannya ke dalam anggaran belanja daerah, dan membuat regulasi daerah yang berpihak kepada buruh,” ujar Meiyati saat menyambangi aksi May Day oleh ratusan buruh di Jalan Gatot Subroto, Pondok Batu, Sarudik, Tapteng, Minggu (1/5).

Kehadiran sosok Kartini itu sebelumnya tak disangka-sangka. Meiyati pun langsung akrab berbaur dengan para buruh dalam aksi bakti sosial bersih lingkungan itu. Pendiri STIKes Nauli Husada Sibolga itu lantas diberi kesempatan menyampaikan ungkapan hati dan pikirannya di hari kebesaran pekerja itu.

Hadir saat itu Kapolres Tapteng AKBP Bony JS Sirait, Koordinator Wilayah Sumut SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesi) Nikolas,  Anggota Dewan Keselamatan Kerja Nasional Darta Johannes Pakpahan, dan Ketua SBSI Sibolga-Tapteng Binsar Tambunan.

Pada kesempatan itu, buruh menyuarakan 12 tuntutan kepada pemerintah yang belum direalisasikan. Diantaranya menolak kehadiran pekerja asal China di Indonesia, merevisi dan menaikkan upah minimum buruh sebesar 30 persen, menolak tax amnesti, menolak investor China, mencabut PP 45.

Lalu mengusut korupsi bansos dan BDB Sumut dan usut kasus suap interpelasi Sumut, ikutkan SBSI dalam tripartit kota dan provinsi, menghapus kontrak dan outsourcing, menangkap pengusaha pembayar upah dibawah minimum, menghapus peraturan larangan mogok di wilayah industri, dan menghentikan perbudakan buruh di perkebunan dan kelautan.

Disampaikan juga bahwa SBSI sedang merancang kebijakan mengenai perlengkapan kerja yang selama ini justru disediakan oleh para pekerja, bukan pihak perusahaan. Harapannya, kebijakan itu bisa tembus menjadi peraturan pemerintah. Lalu, terkait laporan kecelakaan buruh saat bekerja yang sering tidak sampai ke instansi pemerintah terkait.

Editor: Raymon