1 tahun lalu |2 Mei 2016 21:22 |1583 Pembaca

Bara JP dan LSM ‘Keroyokan’ Bongkar Kasus Dana KUBe Sibolga

Foto: Koordinator Bara JP Sibolga dan Tapteng Eddy Suriyanto (kedua dari kanan) bersama para jajaran PAC-nya. Fredes/ST

SIBOLGA, SUARATAPANULI.COM – Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) mendapat dukungan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pengungkapan dugaan penyimpangan dana bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) di Kota Sibolga. Mereka sepakat ‘keroyokan’ membongkar kasus itu hingga ke akar-akarnya.

“Kami mendukung Bara JP Sibolga dalam mengungkap dan menuntaskan dugaan penyimpangan dana KUBe ini sampai ke proses hukum. Supaya apa yang menjadi hak masyarakat tidak dinikmati oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadinya,” ujar Ketua Lembaga Monitoring Politik Hukum dan Pembangunan (LMPHP) Anton Pasaribu kepada media ini, Senin (2/5).

Senada diutarakan Ketua LSM Sekoci Kota Sibolga Domenius Hasibuan. Setelah melakukan investigasi bersama Bara JP, mereka memang menemukan adanya dugaan penyimpangan dana bantuan dari Kemensos RI itu.

“Kami akan tuntaskan kasus ini dan akan melaporkannya ke penegak hukum. Supaya ada efek jera. Sehingga dana sosial di tahun berikutnya disalurkan tepat sasaran dan tidak lagi diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” tegas Domenius.

Sementara itu Sekretaris Bara JP Kota Sibolga Agustinus Lature menegaskan bahwa jajaran pimpinan anak cabang (PAC) organisasi mendukung langkah Koordinator Bara JP Sibolga dan Tapteng Eddy Suriyanto membongkar tuntas kasus ini.

“Dari tahun ke tahun persoalan ini terus terjadi, dan belum mampu dituntaskan, bahkan oleh pihak penegak hukum. Kasus ini akan kami kawal tuntas sampai ke akar-akarnya,” ujar Agustinus seraya menegaskan dalam waktu dekat pihaknya akan melayangkan laporan pengaduan ke pihak berwajib.

Dana KUBe sendiri adalah bantuan stimulan dari pemerintah untuk menumbuhkan usaha kecil masyarakat. Bersarannya Rp20 juta per kelompok yang beranggotakan 10 orang. Ada puuhan KUBe di Kota Sibolga yang menerima bantuan ini. Sedangkan modus penyimpangannya disinyalir berbentuk penyunatan dana dari yang semestinya diterima oleh anggota kelompok. Pun diduga sarat pemalsuan dan pendomplengan data kelompok.

Disinyalir pula oknum-oknum yang bermain mulai dari pegawai terkait di dinas sosial, pengurus inti kelompok, unsur di tingkat pemerintah kelurahan, hingga oknum tertentu yang disebut-sebut sebagai ‘pengurus’ dalam melobi dana tersebut.

Editor: Mora