1 tahun lalu |9 Mei 2016 15:19 |1547 Pembaca

Izin Sadap Pinus PT Inhutani IV Terancam Dicabut

Foto: Kadishut Taput Benhur Simamora saat monitoring penyadapan getas pinus bersama perwakilan PT Inhutani IV Sihombing di Dolok Imun, Sipoholon. Dok/ST

TAPUT, SUARATAPANULI.COM – Izin penyadapan getah pinus yang dimiliki PT Inhutani IV terancam dicabut. Pasalnya, perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan industri hutan ini melanggar prosedur penyadapan.‬

Hal itu disebutkan Kepala Dinas Kehutanan Tapanuli Utara (Taput) Benhur Simamora kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (9/5).‬ Hasil monitoring instansi itu yang juga melibatkan pihak perusahaan pada 3 Mei 2016 lalu, di hutan pinus Dolok Imun Kecamatan Sipoholon ditemukan batang pinus dikoak hingga delapan titik. Kedalaman pengkoakan juga mencapai 3,5 centimeter.‬

“Pantauan di lokasi, kedalaman koakan antara 2,5 hingga 3,5 centimeter. Selain itu, jarak satu koakan dengan koakan yang lain terlalu dekat. Presedur teknisnya jarak koakan minimal 25 cm. Seharusnya setiap batang pinus jumlah koakan paling banyak 6, ternyata ada batang pinus sampai 8 koakan,” ungkap Benhur.

Ditegaskannya lagi, adanya temuan pinus mati mengering yang di batangnya ada bekas penyadapan, akan diselediki lebih lanjut penyebabnya. Yang pasti perusahaan pemilik izin wajib menjaga dan memelihara tegakan yang ada di Dolok Imun.

“Kami sudah mengeluarkan surat nomor: 522/453/PH/Dishut/2016 tanggal 4 Mei 2016, tentang penghentian operasional penyadapan di lokasi,” kata Benhur.

Dalam operasionalnya, PT Inhutani IV memberikan kepada anak perusahaan yakni CV Nauli Jaya, pengawas kerjanya bermarga Sihombing. Izin mereka dikeluarkan Bupati Taput pada 27 September 2012 dan berakhir hingga 26 September 2017. “Sihombing inilah teman kita pada saat monitoring,” jelas Benhur.‬

Untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang, dinasnya kini sedang melakukan monitoring di semua lokasi izin penyadapan getas pinus di Taput. Dimana saat ini ada 17 izin penyadapan yang dikeluarkan Bupati Taput. “Semua akan kita pantau dengan melibatkan pemilik izin. Jadi tidak ada pilih kasih, semua akan kita tinjau di lapangan,” tegasnya.

Terpisah, Brigjen Polisi (Purn) Parasian Simanungkalit mengimbau supaya Dishut Taput melaporkan kesalahan prosedur penyadapan itu ke pihak kepolisian. “Kadishut jangan hanya menghentikan, tetapi diperiksa dan dituntut pengrusakan hutan sesuai UU kehutanan dan lingkungan hidup,” tegas Ketua Umum Raja Naipospos itu.‬

Editor: Mora