1 tahun lalu |12 Mei 2016 18:07 |1392 Pembaca

SP3-kan Kasus Cabul Anak, KPAID Praperadilankan Polres Taput

Foto: Zulkifli Lumban Gaol SH dan Iren Parlindungan Tambunan SH, kuasa hukum KPAID Taput usai mendaftarkan praperadilan di PN Tarutung, Kamis (12/5). Buea/ST

TAPUT, SUARATAPANULI.COM – ‪Setelah melalui proses yang panjang, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Tapanuli Utara (Taput) memutuskan mempraperadilankan Polres Taput atas penanganan kasus pencabulan terhadap anak dengan korban berinisial E (17), warga Kota Tarutung.‬

Praperadilan didaftarkan oleh kuasa hukum KPAID Taput Zulkifli Lumban Gaol SH ke Pengadilan Negeri Tarutung, Kamis (12/5) sekitar pukul 14.00 WIB, dengan registrasi berkas Nomor: 01/Prapid/2016/PN.TRT tertanggal 12 Mei 2016.‬

Zulkifli memaparkan, motivasinya mendaftarkan praperadilan itu karena ada kejanggalan oleh penyidik kepolisian. “Sangat sederhana. Kenapa saya tertarik melakukan laporan gugatan, semata-mata untuk menegakkan hukum, bahwa peraturan perundang-undangan itu jangan tajam ke bawah tumpul ke atas,” ungkapnya di Kantor PN Tarutung, Kamis (12/5).‬

‪Disebut Zulkifli, salah satu kejanggalan yang dimaksunya adalah LP 031. Di LP ini ada hal yang sangat janggal, tapi Zulkifli belum mau memaparkannya secara detail. “Nanti bisa kita lihat di persidangan, dan mudah-mudahan berjalan sesuai dengan aspektasi hukum yang berlaku. Jangan lagi terjadi hal-hal seperti ini,” ujar Zulkifli didampingi rekan timnya Iren Parlindungan Tambunan SH.‬

‪Lawyer asal Medan ini menuturkan, kasus yang ditangani oleh KPAID Taput atas nama korban E itu merupakan delik biasa, bukan delik aduan, lalu kenapa diendapkan? Perdamaian secara kekeluargaan yang sudah dicapai antara pihak korban dengan para pelaku tidak dapat mengaburkan dan menghapus tindak pidana yang juga telah terjadi.‬

‪”Polisi jangan main-main, ini sebenarnya persoalan yang sepele. Pertama tentang anak, asas lex specialist (hukum bersifat khusus,red) itu ada. Kenapa hanya karena perdamaian bisa menghapuskan semua tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku,” tandasnya.‬

‪Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) oleh polisi, juga merupakan kejanggalan berikutnya. Dipaparkan Zulkifli, memang banyak aturan untuk mengeluarkan SP3. Tapi untuk kasus ini, apa dasar pihak kepolisian mengeluarkan SP3?

‪”Hemat saya, seharusnya kasus ini tidak boleh di SP3-kan dengan alasan apapun. Kita lihat saja nanti di persidangan, apa dasar peraturan yang jadi alibi polisi mengeluarkan SP3 kasus tersebut,” tegasnya.

‪Zulkifli berkomitmen memenangkan praperadian agar kasus tersebut dibuka kembali, dan pihak kepolisian kembali melakukan penyelidikan. ” Itu target kami. Polisi jangan main-main terhadap persoalan hukum, khususnya tentang perlindungan terhadap anak yang ditangani KPAI,” ujarnya.‬

Terpisah, Kapolres Taput AKBP Dudus HD melalui Kasubbag Humas Aiptu Walpon Baringbing menegaskan, pihaknya menghormati seluruh proses hukum. “Kami akan mengikuti sidang pra peradilannya nanti,” ucapnya.

Editor: Mora