1 tahun lalu |13 Mei 2016 00:27 |1054 Pembaca

Kabid Dishut Sumut Buta Letak Hutan Reboisasi di Humbahas

Foto: Merry Caroline (tengah) saat rapat pembahasan tentang SKAU kayu pinus di Pendopo Kantor Bupati Humbahas, Kamis (12/5). Oka/ST

HUMBAHAS, SUARATAPANULI.COM – Kabid Pengusahaan Hutan Dishut Sumut, Merry Caroline kelabakan menjawab ketika ditanya dimana letak kawasan hutan reboisasi di Humbahas. Merry hanya mengingat-ingat pernah ada proyek reboisasi hutan di kabupaten itu.

”Setahu kami pinus yang tumbuh di daerah adalah yang ditanami oleh nenek moyang kami dulu untuk batas areal pertanian. Kalau pun ada satu hamparan yang dipenuhi pinus, itu juga ditanam nenek moyang kami karena lahan itu dianggap tidak sanggup dikelola untuk pertanian. Nah, pertanyaan saya, tolong tunjukkan kepada kami dimana lokasi kawasan hutan reboisasi di Humbahas ini,” tanya Edison Purba, warga, kepada Merry saat rapat tentang pembahasan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu pinus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.21/MenLHK-II/2015, di Pendopo Kantor Bupati Humbahas, Kamis (12/5).

Merry tak bisa menjawabnya dengan akurat. Ia hanya ngotot mengatakan bahwa di daerah itu ada kawasan hutan reboisasi. “Kalau hutan reboisasi di Humbahas ini jelas ada. Saya masih ingat dulu ada proyeknya di sini. Cuma kelemahannya, soal dimana arsip lokasi itu pada dinas kehutanan provinsi,” jawab Merry.

Saat hendak diwawancarai usai rapat, Merry Caroline memilih menghindari para wartawan.

Hadir di rapat itu Sekdakab Humbahas Saul Situmorang, Wakil Ketua DPRD Humbahas Togu Purba, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah II Sumut Hasan Mansur,  seluruh camat se-Humbahas, serta 31 kepala desa pemilik sertifikat penerbit SKAU.

Terpisah, pemerhati lingkungan hidup di Humbahas, Amos T Simamora menanggapi penyataan yang tidak jelas itu bisa menimbulkan polemik di masyarakat adat di daerah itu. Dan seharusnya dishut provinsi memiliki peta tapal batas semua kawasan hutan sesuai dengan fungsinya.

“Sesuai UU 41 tahun 1999, seharusnya Dishut Sumut memiliki peta semua kawasan hutan sesuai dengan fungsinya di setiap daerah. Dan peta itu juga harus dimiliki dishut setiap kabupaten dan kota sesuai SK 579 tahun 2014 tentang penghunjukan kawasan hutan di Sumut,” jelas Amos.

Editor: Mora