1 tahun lalu |25 Mei 2016 16:33 |1122 Pembaca

Jamil: Kenapa Sibolga Pasrah Cuma Dapat 12 dari 3.500?

Foto: Nelayan Sibolga saat memperbaiki kapalnya yang rusak di Kawasan Ancol Jalan Sibolga Baru. Sementara itu dari 3.500 unit kapal bantuan Kementerian KP RI pada tahun ini, Sibolga hanya bisa menggaet 12 unit diantaranya. Marihot Simamora/ST
SIBOLGA, SUARATAPANULI.COM – Wakil Ketua DPRD Sibolga Jamil Zeb Tumori menyayangkan lemahnya kinerja Dinas KPP dan Disperindagkop dalam menggaet bantuan kapal nelayan dari Kementerian Kelautan Perikanan RI. Padahal ada 3.500 unit kapal bantuan yang sudah disiapkan, tapi sejauh ini Sibolga terbilang pasrah dengan cuma memperoleh 12 kapal diantaranya.

Guna membahas kendala yang dihadapi, Jamil pun ‘mendudukkan’ Kepala Dinas KPP Sibolga Hendra Darmalius, Kepala PPN Sibolga Rustardi, Kabid Koperasi perwakilan dari Disperindagkop Sibolga, di ruang kerjanya, Rabu (25/5).

Dalam dialog pertemuan itu, Kepala Dinas KPP Sibolga menyatakan, ke-12 unit kapal bantuan bagi nelayan itu diperoleh dengan usulan 4 koperasi nelayan yang sah dan memenuhi syarat pengajuan ke kementerian. Bahkan dari 4 koperasi itu, baru hanya 1 yang memiliki Nomor Induk Kapal (NIK).

“Awalnya syaratnya dari kementerian itu oleh kelompok usaha bersama (KUBe) Nelayan, tapi kemudian berubah menjadi berbasis koperasi nelayan. Padahal sebelumnya kami sudah membentuk 46 KUBe. Tiba-tiba syaratnya diubah, padahal batas waktu pengajuannya hingga 2 Mei lalu. Mau mengurus koperasi baru, waktu tidak sempat lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala PPN Sibolga mengaku siap membantu mendapatkan tambahan bantuan itu. Dia yakin bantuan kapal itu masih bisa diperoleh asalkan Sibolga siap menerimanya, dengan memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan. “Ini seperti teh dalam teko, kalau gelasnya tidak ada, bagaimana bisa dituangkan,” kata Rustardi.

Namun lain pula diungkapkan Kabid Koperasi Disperindagkop, dimana pihaknya malah berencana membubarkan 80 koperasi nelayan yang sudah lama vakum. Dia mengakui pihaknya kesulitan melakukan pembinaan koperasi karena kendala minimnya anggaran.

“Anggaran pembinaan koperasi hanya Rp4 juta, itu tidak cukup untuk mengcover seluruh koperasi,” dalihnya.

Jamil sendiri sangat menyayangkan keadaan ini, termasuk mandeknya pembinaan perkoperasian. Dia menilai Disperindagkop Sibolga gagal membina koperasi. Padahal sebelumnya Jamil sudah mewanti-wanti agar dinas itu mengajukan anggarannya di APBD. “Ini berarti disperindagkop gagal dan tidak serius membenahi koperasi,” tandasnya.

Di pertemuan itu, Jamil lantas menyatakan akan mengambil alih tugas disperindagkop tersebut. Dia akan segera menggelar pertemuan dengan seluruh pengurus koperasi, baik yang aktif maupun yang vakum selama ini agar bisa diaktifkan lagi. Harapannya, bantuan kapal itu bisa lebih banyak lagi diperoleh.

“Saya ambil alih saja, kalau memang disperindagkop tidak sanggup, saya yang tanggung biaya semua kegiatannya nanti. Bila perlu dari gaji saya, kalau untuk rakyat saya siap. Harusnya ini upaya bersama agar bantuan itu bisa bertambah,” ketus Jamil.

Usai pertemuan, Jamil mengungkapkan bahwa ada 3.500 unit kapal bantuan tersebut untuk seluruh daerah di Indonesia. “Kenapa Sibolga pasrah hanya dapat 12 unit saja. Padahal banyak daerah lain yang juga belum siap menerimanya. Apa salahnya jatah ke daerah lain itu yang kita upayakan menjadi ke daerah kita ini,” pungkasnya.

Editor: Mora