1 tahun lalu |26 Mei 2016 19:38 |1217 Pembaca

SPSI Demo di PT CPA Badiri, Orasi dan Adu Legalitas

Foto: Aksi demonstrasi para anggota K-SPSI yang dikoordinatori Abdul Rahman Sibuea ke PT CPA Badiri, Tapteng, Kamis (26/5). Mora/ST

 

TAPTENG, SUARATAPANULI.COM – Puluhan buruh dibawah naungan Serikat Pekerja Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) DPC Tapanuli Tengah (Tapteng) berdemonstrasi ke PT Cahaya Pelita Andhika (CPA) di Kecamatan Badiri, Kamis (26/5). Mereka menuntut agar perusahaan perkebunan kelapa sawit itu menolak serikat pekerja ilegal atau belum tercatat di Dinsosnakertrans Tapteng.

Awalnya, para buruh yang dikoordinatori Abdul Rahman Sibuea melakukan orasi sambil memampang sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan dan aspirasi mereka. “Ada serikat pekerja atau buruh yang jelas-jelas ilegal yang masih beroperasi di perusahaan ini. Kami minta agar serikat yang mengatasnamakan dan menggunakan nama dan lambang SPSI ilegal itu agar ditertibkan,” kata Abdul Rahman Sibuea yang juga sebagai Ketua K-SPSI Tapteng dalam orasinya.

Mereka menilai bahwa pihak perusahaan sengaja memanfaatkan serikat pekerja ilegal yang disebut-sebut diketuai oleh oknum SA itu, untuk keuntungan perusahaan dan oknum-oknum tertentu. Mereka juga mengendus ada kutipan tidak sah oleh PUK serikat pekerja ilegal itu sebesar Rp10.000 per bulan dari seluruh karyawan. Dimana juntrungan uang kutipan itu tidak jelas peruntukannya.

“Untuk apa dan kepada siapa uang itu disetorkan. Bahkan kami mendapat informasi bahwa pihak perusahaan ikut membantu pengutipan uang itu. Padahal seharusnya kehadiran serikat pekerja di perusahaan itu adalah untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja dan buruh,” ujarnya.

Adu Legalitas Kepengurusan 

Perwakilan pengunjuk rasa kemudian dipertemukan dengan pihak manajemen perusahaan yang diwakili Humas MT Pohan. Hadir juga PUK K-SPSI versi SA bermarga Dongoran dan Siregar. Hadir juga Kapolsek Pinangsori AKP L Siregar dan perwakilan Koramil setempat. Dalam pertemuan itu sempat terjadi adu argumen yang alot soal perdebatan legalitas serikat pekerja versi SA dengan yang kini diketuai Abdul Rahman Sibuea.

Foto: Ketua DPC K-SPSI Tapteng Abdul Rahman Sibuea saat menjelaskan soal legalitas kepengurusan serikat pekerja dan buruh, dalam pertemuan yang berlangsung alot, Kamis (26/5). Mora/ST Foto: Ketua DPC K-SPSI Tapteng Abdul Rahman Sibuea saat menjelaskan soal legalitas kepengurusan serikat pekerja dan buruh, dalam pertemuan yang berlangsung alot, Kamis (26/5). Mora/ST

“Tunjukkan surat pencatatan dari Dinsosnakertrans Tapteng dan SK PUK yang kalian punya. Supaya jelas siapa sebenarnya yang sah,” tantang Abdul Rahman.

Baik Dongoran maupun Siregar dari PUK versi SA kemudian menunjukkan beberapa pucuk surat. Namun legalitas surat tersebut kemudian menjadi diragukan, bahkan dinyatakan tidak sah oleh Abdul Rahman Sibuea.

“Lihat ini, surat pencatatan oleh Dinsosnakertrans Tapteng yang kalian pegang ini hanya diteken oleh Kepala Bidang dan tanggalnya beberapa beberapa tahun yang lalu. Sedangkan yang kami pegang resmi diteken oleh Kepala Dinas saat ini. Dan SK PUK kalian ini tidak sinkron antara judul dan isinya, lihat siapa yang menekennya,” terang Abdul Rahman.

Pendemo juga sempat meminta agar SA dihadirkan dalam pertemuan itu, agar perdebatan soal keabsahan kepengurusan serikat pekerja tersebut menemui titik terang. Namun SA tak muncul. Sementara dokumen yang sempat ditunjukkan PUK versi SA, ditarik oleh pihak pengunjukrasa untuk dijadikan dasar pertimbangan mereka melaporkan SA melalui jalur hukum dan peraturan.

Sementara Humas PT CPA MT Poham membantah bahwa perusahaan melakukan pengutipan iuran Rp10.000 per bulan dari para pekerja. “Soal pengutipan itu perusahaan hanya sebatas membantu memfasilitasi. Itu bukan inisiatif perusahaan, tapi oleh serikat pekerja yang ada. Perusahaan hanya membantu proses penagihannya saja,” tampik MT Pohan.

Dan terkait keabsahan serikat pekerja versi mana yang diakomodir perusahaan, menurut MT Pohan pihaknya tidak akan mencampurinya, melainkan akan menunggu keputusan yang sah dari pengadilan. Sebab memang ‘konflik’ legalitas kepengurusan serikat tersebut di Tapteng kini tengah diproses secara hukum, pasca pengaduan yang dilayangkan kubuh Abdul Rahman Sibuea terhadap SA.

Sedangkan terkait pengutipan Rp10.000 yang dilakukan PUK versi SA, Dongoran menjelaskan bahwa sejak Juli 2015 lalu pihaknya tidak lagi menyetorkan iuran iu ke SA. Uang itu kemudian dialihkan untuk jatah parcel kepada para pekerja, yang dibagikan pada saat peringatan hari-hari besar keagamaan.

Puas menyampaikan aspirasinya, para pendemo kemudian membubarkan diri dengan tertib.

Editor: Raymon