1 tahun lalu |4 Juni 2016 11:07 |1366 Pembaca

Pemkab Taput Tuding Pendamping Desa “Biang Kerok” Macetnya DD

Foto: Rakor pembahasan masalah dana desa yang macet pencairannya karena banyak pendamping desa bermaasalah, dipimpin oleh Bupati Taput Nikson Nababan. Dok/ST

TAPUT, SUARATAPANULI.COM – Bupati Tapanuli Utara (Taput) Nikson Nababan menyebutkan penyebab macetnya pencairan dana desa (DD) ke rekening desa adalah karena pendamping desa bermasalah.‬ Hampir seluruh kecamatan melaporkan kendala yang dihadapi umumnya adalah masalah dengan petugas yang dihunjuk Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu.

Masalahnya seperti ada yang habis masa kerjanya (pemutusan kontrak), dan ada yang tidak memiliki sertifikat teknis atau bukan dari latar belakang teknis. “Padahal pendamping desa harus menguasai secara teknis apa yang harus dikerjakan,” kata Nikson saat rapat koordinasi terkait DD di Kantor Bupati Taput, di Tarutung, kemarin.

‪Nikson juga menepis isu yang mengatakan adanya unsur kesengajaan dana desa lama dicairkan. “Saya tegaskan kendalanya ada pada masalah pendamping desa. Adanya laporan-laporan bahwa ini unsur kesengajaan pihak tertentu, saya tegaskan itu tidak benar,” tegas Nikson.‬

‪Lebih lanjut diterangkannya pada awak media, untuk mendapatkan akar masalah sesungguhnya, dirinya sengaja langsung mengumpulkan para camat, jajaran SKPD terkait seperti Asisten I, II dan III, Kadispenloka, Kepala Bappemas, Kepala Bappeda, Kabag Program, Kabag Hukum, dan Kabag Humas untuk rapat koordinasi. Di rapat itu, para camat menyampaikan kendala ada pada pendamping desa, salah satunya skill dan latar belakang pendidikan pendamping desa yang tak sesuai.‬

‪Meski demikian, Nikson meminta seluruh SKPD terkait tetap berkoordinasi. Dia juga memerintahkan agar pencairan desa dapat segera direalisasikan, khususunya bagi desa yang sudah memenuhi syarat pencairan, jangan lagi menunggu desa lainnya untuk dicairkan secara serentak.

‪”Segera itu dibahas dan dirapatkan. Harus ada solusi bagi pendamping desa dalam pengerjaan program kerja dari dana desa. Semua camat harus bekerja cepat dan tetap mengacu pada peraturan. Tetapkan prioritas pembangunan yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani masyarakat, bahwa pembangunan itu merupakan skala prioritas yang mereka butuhkan. Jadi masyarakat yang menjadi penentu apa yang akan dibangun. Paling lambat pertengahan bulan Juni ini dana desa tahap pertama sudah harus realisasi,” tandas Bupati.

 

Editor: Mora