1 tahun lalu |4 Juni 2016 17:12 |1525 Pembaca

Pendamping Desa Balik Sebut Pemkab Penentu Pencairan DD

Ilustrasi skema pengucuran dana desa. Int

TAPUT, SUARATAPANULI.COM – ‪Pernyataan Bupati Tapanuli Utara (Taput) Nikson Nababan terkait penyebab macetnya pencairan dana desa (DD) ke rekening desa adalah karena pendamping desa bermasalah, dibantah. Pendamping desa balik menyatakan bahwa urusan pencairan adalah hak pemerintah kabupaten (Pemkab) melalui camat, sekretaris camat, dan kasi pemerintahan di kecamatan.

Sebelumnya, Bupati memang menyebutkan berdasarkan laporan para camatnya, pendamping desa banyak tidak memiliki sertifikasi teknis atau bukan berlatar belakang pendidikan teknis.

‪”Bupati seharusnya tidak langsung mengeluarkan pernyataan seperti itu, bila perlu silahkan bupati turun ke lapangan atau ke desa, ikuti rapat desa, agar akar permasalahan yang didapat lebih akurat,” papar Frans Manalu, salah satu petugas pendamping desa angkatan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sabtu (4/6).

‪Diterangkan Frans lagi, pendamping desa sifatnya hanya mendampingi, tidak ada ketentuan yang mengatur fungsi ataupun hak pendamping desa untuk mencairkan atau menunda pencairan dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat itu.

“Tidak ada itu, itu tidak benar. Masalah pencairan itu haknya pemerintah melalui camat, sekretaris camat dan kasi pemerintahan di kecamatan. Mereka itu penentunya, bukan kami,” tegasnya.

Dipaparkannya juga, di dalam Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 8 Tahun 2016 Bab V Pasal 9 disebutkan bahwa koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan adalah sekretaris desa (sekdes).‬ Sekdes selaku pengelola keuangan bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa, menyusun rancangan peraturan desa dan P-APBDesa serta mempertanggungjawabannya.

“Jadi penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa adalah tugas sekdes sebagai ketua tim perumus. Kami hanya memverifikasi saja,” tegas Frans.‬

‪Pendamping Desa lainnya, MH, juga menyesalkan pernyataan bupati tersebut. Menurutnya salah satu faktor lamanya DD cair justru berada di pemerintah daerah. “Bagaimana tidak lama cair, peraturan bupati saja baru disahkan atau dikeluarkan periode April kemarin, artinya pemerintahan desa juga binngung menyusun karena regulasi peraturannya baru saja keluar,” ujarnya.‬

‪Diterangkannya, pada perbup tersebut ada disebutkan bahwa tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan kepala desa bertugas untuk menyusun rencana anggaran biaya (RAB). “Sudah jelas ada peraturannya, yakni Perbup Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 23, yang bertugas menyusun RAB adalah tim pelaksana kegiatan (TPK), bukan pendamping desa. Tugas kami hanya mendampingi sesuai dengan Pasal 12-nya,” ujarnya.

‪”Lamanya penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan RAB adalah karena perbup itu lama keluar. Coba cepat keluar mungkin itu semua sudah selesai,” katanya lagi.

Perlu diperhatikan, masih MH, pada Pasal 29 setiap desa diperbolehkan menyusun ataupun membuat RPJM Desa dan RKP Desa ataupun RAB menggunakan jasa tenaga teknis dan konsultan atau pun pihak ketiga. “Inilah yang harus dipakai oleh desa, dan itu sah. Masalahnya kenapa desa tidak menggunakan jasa tersebut. Apakah mereka tidak tahu atau mereka terlambat mengetahui,” terangnya.‬

“‪Janganlah kita saling menyalahkan, tetapi mari kita bergandeng tangan, duduk bersama mencari solusi demi percepatan pembangunan desa melalui dana desa,” imbaunya pula.

Sementara itu, Yudhi Simorangkir selaku petugas pendamping lokal desa (PLD) yang juga diangkat oleh Kementerian menyebutkan, pendamping desa jelas uraian tugasnya degan ditetapkan RKTL. Pendamping desa mempunyai tugas untuk memfasilitasi Tim 11 merumuskan RPJMDes dan RKPDes. Di samping itu pihak pemerintah melalui Bappemas terlambat mensosialisasikan perbub dana desa dan ADD.

“Harapan kita bersama mari kita memberikan pemahaman ke aparatur desa karena seyogianya implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 di implementasikan di desa.‬ Proses perekrutan yang dilaksanakan oleh Kementerian harus kita hormati, bahwa dapat mengurangi sarjana pengangguran. Di samping itu kita tetap mendukung proses perekrutan karena pendamping profesional yang direkrut merupakan tenaga profesional yang bekerja siap menyukseskan amanah UU itu,” sebutnya.

Editor: Mora