1 tahun lalu |16 Juni 2016 19:55 |734 Pembaca

Tolak Pasien Umum jadi BPJS, Jamil Kecam RSUD Sibolga

Foto: Jamil saat menjenguk pasien usus buntu yang peralihan statusnya dari pasien umum ke peserta BPJS ditolak RSUD Sibolga, Kamis (16/6). Raymon/ST

SIBOLGA, SUARATAPANULI.COM – Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Jamil Zeb Tumori mengaku kecewa dengan sistem yang diterapkan RSUD Dr FL Tobing Sibolga terkait penanganan salah satu pasien usus buntu yang memohon beralih status dari pasien umum menjadi peserta BPJS. Padahal sebelumnya sudah ada komitmen bersama antara rumahsakit dengan pihak BPJS Kesehatan. 

“Saya benar-benar kecewa dengan apa yang saya saksikan saat ini,” ungkap Jamil ketika menjenguk pasien tersebut di Ruang Anggrek, Kamis (16/6).

Dia menjelaskan, tidak sewajarnya rumahsakit menolak permohonan pemberlakuan kartu BPJS yang diajukan pasien, meski awalnya sempat terdaftar sebagai pasien umum. Padahal sudah ada komitmen antara pihak BPJS dengan pemerintah daerah bahwa kepengurusannya diberikan waktu selama 3 hari masa kerja. Tapi kenyataannya pihak RSUD malah tidak mengindahkan komitmen itu.

“Jika terlambat menyerahkan kartu BJPS, bukan berarti harus tetap tercatat sebagai pasien umum,” jelasnya.

Salah seorang kerabat pasien usus buntu itu, Herlina, membenarkan bahwa mereka telah mengajukan permohonan pengalihan itu, meski terlambat. Tetapi pihak rumahsakit tetap menolaknya dengan alasan sebelumnya pasien itu telah terdaftar sebagai pasien umum.

Jamil lantas menuding ada oknum dari manajemen RSUD yang sengaja menolaknya, dimana mungkin itu demi mengejar tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) yang dibebankan ke RSUD. “Jangan gara-gara target PAD semua diubah peraturannya,” ujar Jamil lagi.

Politisi Golkar itu kemudian menyinggung dimana sebelumnya ada juga korban lakalantas warga Kelurahan Aek Parombunan, Sibolga, yang menjalani perawatan medis di RSUD itu, namun akhirnya di pasien malang itu memutuskan pulang sendiri lantaran tidak mendapat pelayanan yang baik. Dimana tidak tersedianya obat-obatan untuk pasien korban lakalantas.

Disambungnya lagi, saat ini RSUD Sibolga sudah mengelola keuangannya sendiri, tanpa campur tangan pemerintah daerah. Maka mestinya sudah bisa membeli obat-obatan yang baik sesuai e-katalog obat-obatan. “Makanya dalam hal ini RSUD Sibolga sudah lalai,” tegas Jamil.

Sementara itu, Humas RSUD Dr FL Tobing Sibolga, Tigor Tambunan menyikapi dingin tudingan Jamil itu. Terkait penanganan pasien lakalantas, Tigor mengatakan bahwa RSUD baru saja menjalin kesepakatan dengan pihak Jasa Raharja. Jadi masih dalam kategori wajar bila hal tersebut terjadi.

“Wajar dong, karena RSUD baru menjalin kerjasama dengan Jasa Raharja. Tapi sekarang RSUD sudah bisa menangani pasien lakalantas dengan baik setelah kerjasama itu terjalin,” kilah Tigor.

Sedangkan terkait pasien usus buntu yang kini masih dirawat RSUD, Tigor menjelaskan bahwa itu hanya kesalahpahaman antara keluarga pasien dengan pihak rumahsakit. Soalnya, saat pasien itu masuk, loket BPJS di RSUD itu sudah tutup.

“Jadi wajarlah kalau kemudian kami kesulitan berkomunikasi dengan pihak BPJS terkait masalah pasien tersebut. Tapi secara umum kami tidak pernah mempersulit pasien, apalagi pasien BPJS,” tandas Tigor.

Editor: Mora