1 tahun lalu |16 Juni 2016 23:27 |621 Pembaca

Pemprov Sumut Masih Nunggak DBH Pajak Rp22,4 M ke Humbahas

Ilustrasi. Int

HUMBAHAS, SUARATAPANULI.COM – Pemprov Sumut rupanya masih menunggak dana bagi hasil (DBH) pajak ke Pemkab Humbahas sebesar Rp22,4 miliar yang terdiri dari sisa piutang tahun 2014 sebesar Rp9,5 miliar dan tahun 2015 sebesar Rp12,8 miliar. Tunggakan itu merupakan DBH pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, serta rokok.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Humbahas melalui Sekretarisnya Zimroben Ompusunggu kepada wartawan di kantornya, Kamis (16/6).

Tunggakan DBH itu, kata Zimroben, sudah dicatat sebagai piutang di dalam laporan keuangan pemerintah daerah per tanggal 31 Desember 2015 lalu. Namun akibatnya ketersediaan anggaran untuk belanja modal, barang dan jasa Pemkab Humbahas menjadi berkurang. Meski begitu, katanya lagi, pada dasarnya Pemprov Sumut memang selalu membayar DBH pajak tiap tahunnya. Tapi dengan mencicil. Sehingga tiap akhir tahun anggaran selalu timbul piutang kabupaten.

“Seperti tahun 2014 lalu, dari jumlah ketetapan sebesar Rp13,9 miliar lebih, Pemprov Sumut baru membayar Rp4,3 miliar. Tahun 2015, dari ketetapan Rp22,1 miliar, baru dibayar sebesar Rp9,2 miliar. Makanya timbul tunggakan atau piutang kabupaten yang sebesar Rp22,4 miliar itu,” jelasnya.

Selain itu, Zimroben juga  menilai bahwa penetapan perhitungan alokasi DBH pajak dari provinsi ke kabupaten/kota masih belum transparan. Dimana selama ini besaran penetapan alokasi DBH itu belum didukung dengan perhitungan rincian yang transparan. “Bagaimana dan berapa sebenarnya proporsi pembagiannya untuk tiap kabupaten atau kota,” ujarnya.

Editor: Mora