1 tahun lalu |17 Juni 2016 15:25 |2145 Pembaca

Ini Pengakuan Adely Lis Soal Kasus Lahan Rusunawa Sibolga

Foto: Adely Lis alias Juli. Dok

ADELY LISĀ alias Juli, penjual lahan Rusunawa Sibolga, merasa bingung sendiri kenapa dirinya yang dijadikan tersangka. Padahal keputusannya menjual lahan itu semata-mata atas dasar niat bersosial. Tapi tak disangka malah berbuntut masalah hukum.

Catatan: Marihot Simamora

Berikut petikan konfirmasi saya dengan Adely Lis beberapa waktu lalu. Juli mengaku tersudutkan dan menyesal.

“Saya sendiri bingung apa salah saya. Saya punya tanah, lalu Pemko Sibolga meminta tolong ke saya supaya saya menjualnya untuk rusunawa. Karena katanya masyarakat nelayan Sibolga ini butuh perumahan yang layak. Karena banyak masyarakat nelayan di Sibolga yang terpaksa menghuni 1 rumah oleh beberapa kepala keluarga. Saya dibujuk menjual tanah itu karena alasan untuk bersosial, karena saya juga berusaha di bidang perikanan. Jadi tidak ada niat untuk mencari keuntungan pribadi,” aku Adely Lis saat diwawancarai, di ruang kerjanya di kawasan PT Putra Ali Sentosa (PAS) Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Diakuinya lagi, saat itu dirinya diundang ke sebuah pertemuan oleh pihak Pemko Sibolga untuk membicarakan rencana jual beli lahan yang diwariskan oleh almarhum kakak laki-lakinya itu. Awalnya Juli sendiri tidak berniat menjualnya, tapi karena permintaan atas dasar bersosial bagi masyarakat perikanan di Sibolga tersebut, dirinya tak bisa menolak.

“Awalnya saya diundang datang ke kantor Walikota oleh tim Pemko Sibolga. Saya dibujuk supaya menjual lahan itu. Karena tadinya saya memang tidak berniat mau menjualnya,” tutur Juli lagi.

Hingga akhirnya bujukan itu berhasil, Juli pun menjual tanah itu seharga Rp950 ribu per m2. Harga itu menurutnya masih dibawah harga pasaran tanah di kawasan itu yang sudah mencapai Rp1,2 juta hingga Rp1,5 juta per m2 saat itu. Sehingga jika dihitung secara matematis, maka harga lahan seluas 7.171 m2 yang terletak di Jalan Mojopahit-Jalan Merpati Kecamatan Sibolga Selatan itu menjadi sekitar Rp6,8 miliar.

“Tadinya saya mau jual Rp1,2 juta per m2. Tapi ditawar, jadinya disepakati Rp950 ribu per m2. Saya pikir harga segitu itu tidak apa-apalah karena ini untuk sosial. Apalagi karena memang saya juga berusaha di sektor perikanan. Saya tidak enak juga kalau jadi ada anggapan jika saya tidak kasih jual, maka saya menghambat pembangunan di Sibolga ini,” ungkapnya.

Pembayarannya, masih Juli, memang dilakukan dalam dua tahap. Pertama sebesar Rp1,5 miliar, dimana itu disebutnya sebagai panjar atau tanda jadi. Pembayaran panjar itu diakui Juli adalah permintaannya, dengan tujuan supaya ada kepastian. Panjar itu lantas dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2012 melalui transfer antar rekening dari Pemko Sibolga ke rekening Juli, di Bank Sumut Sibolga.

“Diberi panjar, saya terima. Tapi saya tidak tahu menahu dan bukan urusan saya soal bagaimana aturan hukum pembayaran tanah itu di pemerintahan. Apakah harus sekaligus dibayarkan atau bisa beberapa kali tahap pembayaran. Sebagai penjual, saya hanya tahu menerima uang pembayarannya,” tukasnya.

Pembayaran kedua, sambung Juli, pada tanggal 23 November 2012 sebesar Rp5,3 miliar, yang juga melalui transfer rekening di Bank Sumut Sibolga. “Dilunasi seluruhnya pada pembayaran kedua itu,” timpalnya.

Sekilas disinggungnya soal kepemilikan lahan yang sempat diklaim oleh pihak lain. Juli mengatakan masalah itu sudah selesai pada Mei 2012, atau sebelum ada transaksi jual beli tanah itu antara dirinya dengan Pemko Sibolga. Di mana penyelesaian masalah itu dijembatani oleh pengurus Himpunan Tjinta Teman (HTT) Sibolga, sebuah perkumpulan sosial warga Tionghoa di Sibolga.

“Masalah saya dengan Lenci (pihak pengklaim,red) sudah selesai sebelum saya jual tanah itu ke Pemko. Saat itu kami dijembatani HTT Sibolga, dan disepakati saya membayar semacam ganti rugi kepada Lenci, yaitu sebesar Rp1,5 miliar. Itu pakai uang saya pribadi, bukan uang Pemko. Kebetulan saja jumlahnya sama dengan besaran uang panjar dari Pemko itu,” kata Juli.

Merasa tidak bersalah dalam kasus dugaan mark up pengadaan lahan yang kini tengah ditangani Kejatisu tersebut, Juli sempat menyatakan penyesalannya. Jika boleh, dirinya ingin membeli kembali lahan berikut bangunan rusunawa yang sudah ada sekarang. Maksudnya, dari pada pusing karena proses jual beli lahan itu kini bermasalah hukum.

“Kalau bisa tanah itu dikembalikan, saya bayar kembali, saya mau. Dari pada begini. Katanya sosial, tapi sor-nya sama siapa, sial-nya sama siapa,” ucap Juli menggambarkan penyesalannya karena niat baiknya menjual itu malah berbuntut masalah hukum.

Tapi meski demikian, selaku warga negara yang baik, Juli menyatakan siap menjalani proses proses hukum. Hanya saja Juli belum menyusun langkah pembelaan dirinya secara hukum. Dirinya belum ada menunjuk pengacara untuk membelanya nanti di pengadilan.

“Kalau saya merasa ada salah dalam masalah ini, tentunya saya tidak mau diwawancarai seperti ini. Tapi saya minta supaya yang saya katakan ini diberitakan dengan selurus-lurusnya,” pungkasnya.

Sementara itu, pasca penahanannya oleh penyidik Kejati Sumut pada Senin (13/6/2016) sore kemarin, pihak Adely Lis belum berhasil dikonfirmasi.

Pengusaha bidang ekspor perikanan laut itu ditahan di Rutan Kelas IA Tanjung Gusta Medan untuk 20 hari tahap pertama, sembari menunggu selesainya pemberkasan untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam kasus tersebut, Juli dikenakan dengan Pasal 2 jo Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. (*)

 

Editor: Raymon