1 tahun lalu |18 Juni 2016 09:29 |1106 Pembaca

Kasus Lahan Rusunawa Sibolga, JES Susul Adely Lis ke Tanjung Gusta

Foto: Gedung Rusunawa Sibolga di Jalan Mojopahit-Jalan Merpati, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan yang sudah diresmikan oleh Menteri PU Pera Basuki Hadimuljono pada Maret 2015 lalu, namun pengadaan lahannya masih terbentur kasus hukum di Kejatisu. Dok/ST

MEDAN, SUARATAPANULI.COM – Mantan Plt Kepala Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Sibolga, Januar Effendi Siregar (JES) akhirnya resmi ditahan penyidik Kejatisu, Jumat (17/6/2016). Januar tersangkut kasus dugaan korupsi mark up harga pembebasan lahan pembangunan rusunawa di daerah itu pada tahun 2012 senilai Rp6,8 miliar.

Usai menjalani pemeriksaan di Kantor Kejatisu Jalan AH Nasution Medan, serta lulus tes kesehatan, Januar dibawa ke Rutan Kelas IA Tanjung Gusta Medan. “Untuk efektifitas penyidikan, tersangka JES kami tahan 20 hari ke depan,” ujar Kasidik Kejatisu Novan Hadian, kepada wartawan di Medan.

Penyidik, kata Novan, masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengetahui apakah ada pihak lain yang juga bertanggungjawab dalam pembelian lahan seluas 7.171 m2 itu.

Sebelumnya, penyidik juga telah menahan Adely Lis alias Juli, bos PT Putra Ali Sentosa (PAS) di Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah dalam kasus yang sama, dan juga dikirim ke Rutan Tanjung Gusta Medan. Pengusaha bidang ekspor ikan laut yang berdarah Tionghoa itu selaku pemilik lahan yang menjualnya kepada Pemko Sibolga.

Baik Adely Lis maupun JES, dikenakan Pasal 2 jo Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Walikota dan Sekdakot Sibolga Terseret-seret

Kasus dugaan korupsi mark up pembelian lahan Rusunawa Sibolga yang terletak di Jalan Mojopahit-Jalan Merpati, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan sudah 4 tahun bergulir. Tak bisa dipungkiri dalam proses pembelian lahan itu, Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk dan Sekdakot Sibolga Mohcammad Sugeng ikut berperan. Walikota selaku kepala daerah merupakan pemimpin tertinggi dalam memerintahkan pembayarannya. Dan Sekdakot bertindak sebagai ketua panitia pengadaan lahan.

Dalam banyak kesempatan, kepada wartawan, JES sendiri kerap menyinggung peran Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk dalam proses pembelian lahan tersebut. “Perintah pembayaran diteken oleh Walikota sebagai pimpinan saya saat itu,” begitu menurut JES yang kemudian ia didepak dari jabatannya setelah pembelian lahan ini bermasalah.

Begitu pun oleh Adely Lis. Diakuinya bahwa ia akhirnya mau menjual tanah itu seharga Rp950 ribu per m2 atas bujukan Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk dan tim panitia. Dengan pertimbangan sosial demi membantu tersedianya hunian murah bagi masyarakat ekonomi lemah di Kota Sibolga, Adely Lis pun merelakan lahan miliknya itu. Padahal, menurutnya harga itu dibawah harga pasaran tanah di kawasan tersebut yang sudah mencapai Rp1,2 juta hingga Rp1,5 juta per m2 saat itu.

“Saat itu saya diundang dalam pertemuan di Kantor Walikota, dan dibujuk oleh Walikota supaya saya mau menjual tanah itu,” begitu sebut Adely Lis beberapa waktu lalu.

 

Editor: Mora