1 tahun lalu |18 Juni 2016 15:46 |787 Pembaca

‪Chompey: Pemegang KKS Perlu Dievaluasi Periodik

TAPUT, SUARATAPANULI.COM – Forum Komunikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tapanuli Utara (TK-TKSK Taput) meminta agar pemerintah pusat mengevaluasi dan menerapkan pembatasan waktu kepesertaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

‪”Evaluasi kepesertaannya dan masa berlaku kartu itu sangat diperlukan,” ungkap Koordinator FK-TKSK Taput Chompey Sibarani kepada awak media di Tarutung, Sabtu (18/6).‬

Menurut Chompey, bila evaluasi tidak dilakukan, maka imbasnya terjadi kesenjangan dan pertentangan keadilan sosial yang bertolak belakang dengan butir Pancasila.‬ Sejahtera atau tidaknya kemudian si pemegang KKS, batasan waktu harus diberlakukan, agar kepesertaan dapat dialihkan kepada keluarga tak mampu lainnya yang belum mendapatkan program tersebut.

“Batasan waktu diperlukan, misalnya satu periode maksimal 5 atau 10 tahun. Selanjutnya dia tidak boleh lagi menerima. Karena kemiskinan itu bukan warisan dan kebanggaan. Jadi substansi dari tujuan pemberian bantuan melalui KKS ini akan berjalan,” ujar Chompey sembari mengimbau masyarakat agar juga menanamkan budaya malu sebagai penerima KKS.‬

Dipaparkannya lagi, pemerintah sudah melakukan tindakan tepat dengan mengarahkan semua program perlindungan sosial. Seperti juga Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras Untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), kursus maupun pembinaan keterampilan, dan lainnya.‬

‪”Dengan tidak lagi memikirkan pengeluaran rutin itu (telah ditanggung pemerintah melalui program bantuan itu), harapan pemerintah sebenarnya agar keluarga tidak mampu penerima tadi bisa berkonsentrasi bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosialnya secara mandiri,” terangnya.

Masih Chompey, tujuan dari program perlindungan sosial itu adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga penerimanya. Artinya si penerima harus didata secara berkala, khususnya grafik peningkatan ekonominya, apakah sudah meningkat sesuai harapan.

“Jika tetap tidak ada peningkatan, berikan program lain seperti program transmigrasi. Bila juga gagal, haknya sebagai penerima bantuan itu sebaiknya dicabut, bahkan bila perlu dibuat kebijakan yang bersangkutan kemudian dititipkan ke panti jompo,” tegasnya.‬

Chompey pun berharap agar Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) bisa maksimal. Agar datanya akurat maka harus melibatkan kepala desa hingga pemangku dusun. “Dengan demikian, program Indonesia Sejahtera 2025 bisa terwujud,” pungkas Chompey.‬

Editor: Mora