1 tahun lalu |22 Juni 2016 17:50 |1268 Pembaca

Kasus Lahan Rusunawa Sibolga, Walikota Mangkir Panggilan Kejatisu

Foto: Gedung Rusunawa Sibolga di Jalan Mojopahit-Jalan Merpati, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan yang sudah diresmikan oleh Menteri PU Pera Basuki Hadimuljono pada Maret 2015 lalu, namun pengadaan lahannya masih terbentur kasus hukum di Kejatisu. Dok/ST
SIBOLGA, SUARATAPANULI.COM –┬áHari ini Rabu (22/6/2016), Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk dijadwalkan dipanggil penyidik Kejatisu dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Rusunawa Sibolga. Namun hasil konfirmasi ke pihak Kejatisu di Medan menyatakan Syarfi mangkir.

“Ya, tidak datang dia. Mestinya hari ini beliau dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi. Tapi dia tidak hadir,” ujar Humas Kejatisu Bobby Sandri saat dihubungi SuaraTapanuli.Com, Rabu (22/6/2016).

Dengan demikian, sambung Bobby, penyidik akan menjadwalkan ulang pemanggilan Syarfi Hutauruk. “Akan dipanggil ulang, minggu depan,” ujar Bobby singkat.

Sementara itu, pantauan di Sibolga, tadi pagi Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk menghadiri kegiatan di Gedung Nasional Sibolga Jalan Dr FL Tobing. “Panteslah, tadi pagi Walikota ada kegiatan di Gedung Nasional,” kata salah satu awak media di Sibolga.

Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk rusunawa ini mencuat kembali setelah tersangka Adely Lis alias Juli, bos PT Putra Ali Sentosa di Pondok Batu, Sarudik, Tapanuli Tengah, sekaligus penjual lahan ditahan penyidik Kejatisu pada Senin (13/6/2016). Empat hari kemudian, penyidik juga menahan tersangka mantan Plt Kepala Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Sibolga, Januar Effendi Siregar (JES), pada Jumat (17/6/2016).

Dalam kasus ini, pembelian lahan seluas 7.171 m2 yang terletak di Jalan Mojopahit-Jalan Merpati, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan itu diduga dimark up sebesar Rp5,3 miliar. Dengan nilai total pembelian lahan sebesar Rp6,8 miliar dari APBD Sibolga TA 2012.

Baik Adely Lis maupun JES, dikenakan Pasal 2 jo Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Editor: Mora