1 tahun lalu |4 Juli 2016 12:43 |834 Pembaca

Truk “Monster” Distandarisasi

Foto: Pertemuan pembahasan penertiban truk ekspedisi over tonase di Aula Satlantas Polres Sibolga, kemarin. Dok/ST
SIBOLGA, SUARATAPANULI.COM – Truk “monster” di Kota Sibolga yang nyaris menelan korban jiwa akhirnya disepakati distandarisasi. Dan truk yang tidak layak jalan dilarang beroperasi. Demikian poin pokok hasil pertemuan antara pihak-pihak terkait yang digagas Polres Sibolga, kemarin.

“Muatan dikurangi dan panjang kendaraan dipotong hingga bak belakang ditutup,” kata Wakil Ketua DPRD Sibolga Jamil Zeb Tumori, yang getol menyikapi keresahan warga dan pengguna jalan atas keberadaan truk ekspedisi tujuan Pulau Nias itu.

Jamil yang ikut serta di pertemuan itu juga mengungkapkan, diputuskan juga bahwa truk yang tidak layak jalan tidak diperkenankan beroperasi. “Seperti yang saya katakan sebelumnya, sudah saatnya kita saling menghormati sesama pengguna jalan dan mengutamakan keselamatan. Jadi truk yang tidak layak tidak boleh lagi beroperasi,” timpal Jamil.

Kapolres Sibolga AKBP Benny Remus Hutajulu melalui Kasat Lantas AKP Sawangin Manurung membenarkan keputusan yang telah dicapai tersebut. Dijelaskannya, untuk batasan ukuran bak muatan truk sekelas 120 PS itu mesti kembali disesuaikan sesuai standarnya.

“Yang besi tambahan pada bagian belakang itu tidak boleh lagi, dan di bagian depan (di atas kepala truk,red) juga tidak diperkenankan lagi. Lalu untuk tingginya 2,8 meter, boleh toleransi lebih 10-20 centimeter,” kata Kasat saat dihubungi SuaraTapanuli.Com, Senin (4/7).

Kasat juga menjelaskan, untuk penindakan terhadap truk-truk yang tidak layak itu gawenya kantor perizinan daerah. “Perizinan kemarin sudah memeriksa truk yang terbalik itu, dan khusus truk yang satu itu izinnya sudah dicabut. Kemudian perizinan juga akan memeriksa seluruh truk yang digunakan pengusaha ekpedisi. Selanjutnya menjadi wewenang pihak kantor perizinan,” paparnya.

Ditambahkan Kasat, pihaknya kemudian berwenang melakukan pemeriksaan sesuai tupoksi petugasnya sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas. “Yang menjadi wewenang kami sesuai undang-undang itu, seperti memeriksa kelengkapan administrasi surat kendaraannya, pelanggaran lalulintasnya di jalan raya,” pungkasnya.

Editor: Mora