1 tahun lalu |24 Agustus 2016 14:21 |1092 Pembaca

Kasus Lahan Rusunawa Sibolga, Juli minta Syarfi dijadikan Tersangka

Razman Arief Nasution. Int

MEDAN, SUARATAPANULI.COM – Adely Lis alias Juli, meminta Kejatisu juga menetapkan Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Rusunawa Sibolga tahun 2012. Sebab Syarfi Hutauruk lah inisiator penunjukan dan penawar harga lahan tersebut.

“Herannya kenapa klien kami ditetapkan jadi tersangka dan ditahan, tapi inisiatornya tidak. Ini menimbulkan pertanyaan besar, ada apa?,” ujar Razman Arif Nasution selaku kuasa hukum Juli kepada awak media di Medan, kemarin.

Dijelaskannya, dalam kasus itu kliennya hanya sebagai pemilik lahan yang kemudian ditawar oleh Pemko Sibolga. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) poin 63, Juli menyampaikan kepada penyidik bahwa inisiator penunjukan lahan itu adalah langsung Syarfi Hutauruk sendiri.

Juli menyebutkan, ia diundang oleh Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk ke kantor walikota untuk meminta Juli memberikan lahannya dibeli oleh Pemko Sibolga.

“BAP itu berbunyi; Saya diundang oleh Pak Walikota Sibolga untuk datang ke kantor walikota. Setibanya di ruangan, sudah banyak orang di sana. Lalu, Walikota bicara mengatakan Pak Jul bantulah saya, saya sudah gagal proyek rusunawa, tolonglah saya dibantu. Kami tawarkan harga Rp950 ribu per meter untuk 7.171 meter persegi. Totalnya menjadi Rp6,8 miliar,” papar Razman.

KORBAN PENEGAKAN HUKUM YANG TIDAK PROFESIONAL

Selain itu, Razman Arif Nasution juga yakin kliennya merupakan korban dari penegakan hukum yang tidak profesional, yang diduga dipraktekkan oleh penyidik Kejatisu. Karena surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap kliennya itu 2 kali terbit, yakni pada 11 Oktober 2013 dengan Nomor Prin 40/N.2/FD.1/10/2013 dan kedua pada 2015 dengan Nomor Prin 40/N.2/FD.1/10/2015.

“Dalam aspek penegakan hukum untuk 1 pokok perkara hanya dikeluarkan 1 sprindik, ini bagaimana mungkin ada 2 sprindik oleh dua Kajati yang berbeda. Kami minta jangan sampai Pak Kajatisu yang sekarang terjebak oleh perilaku oknum penyidiknya. Karena ini menimbulkan dampak negatif dan mengaburkan aspek penegakan hukum,” katanya.

Karena itu, Razman berinisiatif akan menyurati Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Kajatisu, dan KPK terkait keberatan pihaknya dalam penetapan kliennya sebagai tersangka, dan atas indikasi adanya kriminalisasi terhadap kliennya. Dan diharapkan Adely Lis dibebaskan dari sangkaan pelanggaran Pasal 2 jo Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang membuatnya ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan.

 

Editor: Marihot Simamora