1 tahun lalu |9 September 2016 14:34 |753 Pembaca

JAMIL: Jangan Kekang Efisiensi Faskes Peserta BPJS Kesehatan

SIBOLGA, SUARATAPANULI.COM – Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Jamil Zeb Tumori menekankan agar pihak BPJS Kesehatan Kota Sibolga tidak seenaknya mengubah ataupun menentukan faskes bagi peserta. Baik bagi peserta mandiri, apalagi peserta yang ditanggung oleh APBD Kota Sibolga.

“Dari keluhan masyarakat yang saya terima, ada semacam permainan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Sibolga yang tidak memberi kebebasan bagi masyarakat untuk menentukan mau berobat awal ke faskes mana. Berdasarkan temuan kami, banyak masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan BPJS yang dibiayai APBD tidak boleh berobat ke klinik (swasta). Akibatnya mereka jadi membayar sendiri seperti pasien umum, karena setelah dicek datanya faskes peserta tadi tidak di klinik itu, padahal domisilinya dekat dengan klinik tersebut,” ujar Jamil, kemarin.

Menurutnya, pihak BPJS Kesehatan Kota Sibolga seolah mengekang peserta dengan tidak memberikan kebebasan memilih dimana faskes yang diinginkannya, terutama jika ingin di klinik swasta. Padahal jika peserta bebas memilih dimana faskesnya, maka pelayanan akan lebih efisien sesuai dengan domisili si peserta.

Contoh kasus yang ditemukan yakni di Klinik Harapan Bunda Hal itu di Jalan Elang, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kamis (8/9) siang.

Untuk itu Ia meminta kepada pihak BPJS Kesehatan Sibolga agar membuka diri dan transparan dalam membuat program asuransi kesehatan pemerintah ini. BPJS harus menjelaskan kepada masyarakat tentang kebijakan tersebut, sehingga tidak adalagi rakyat yang berobat harus mengeluarkan uangnya.

“90 persen rakyat Kota Sibolga telah ditanggung kesehatannya melalui BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBD Sibolga, dengan harapan agar masyarakat tidak lagi membayar ketika berobat. Kalau seperti ini apa gunanya dibiayai, untuk itu melalui Pemko Sibolga saya mendorong agar diberikan kesempatan kepada klinik menerima pasien pemegang BPJS Kesehatan APBD Sibolga,” kata Jamil.

Sementara itu pemilik Klinik Rumah Harapan Bunda, Hj Nursyam, mengakui hingga saat ini ada 500 pasiennya peserta BPJS Kesehatan yang berobat di kliniknya. Dan semua terlayani hak dan kewajibannya sebagai pasien.

“Tidak ada permasalahan dalam melayani pasein BPJS di klinik, tetapi sebuah persoalan yang timbul ketika masyarakat pemegang kartu BPJS dibiayai oleh APBD Kota Sibolga, tidak boleh berobat menggunakan BPJS tersebut, sehingga masyarakat harus membayar, padahal ia peserta BPJS,” ungkap Nursyam.

Ia menyebutkan, peserta BPJS yang ditanggung oleh APBD Kota Sibolga tidak diperbolehkan berobat ke kliniknya, semuanya dialihkan ke puskesmas.

Hj Nursyam pun mengeluhkan pengalihan faskes yang katanya kebijakan dari pihak BPJS Kesehatan Sibolga merugikan pihak swasta. “Ada juga beberapa peserta BPJS Kesehatan Mandiri faskesnya ke klinik kami, tapi kemudian dipindahkan ke puskesmas milik pemerintah,” ujarnya.

 

Editor: Marihot Simamora