1 tahun lalu |22 September 2016 23:14 |814 Pembaca

Diinterupsi, Ketua DPRD Mundur dari Pimpinan Paripurna P-APBD Taput

Foto: Ketua DPRD Taput Ottoniyer Simanjuntak menunjukkan berkas-berkas pendelegasian pimpinan dewan. Buea/ST

TARUTUNG, SUARATAPANULI.COM – Ketua DPRD Tapanuli Utara (Taput) Ottoniyer Simanjuntak menyatakan mundur untuk memimpin Rapat Paripurna Pembahasan Nota Pengantar Bupati atas Perubahan APBD Tahun 2016, di Gedung DPRD setempat, Kamis (22/9).

Ottoniyer memilih mengalah untuk mengakomodir interupsi dari dua anggota dewan yang tidak bersedia rapat itu dipimpin olehnya. Interupsi itu sendiri dilontarkan keduanya mengingat sebelumnya sudah ada aksi mosi tidak percaya oleh 24 anggota DPRD terhadap Ottoniyer sebagai ketua.

“Saya harus mengalah demi rakyat, saya harus mengalah demi keberlangsungan roda pemerintahan dan pembangunan di Taput,” tegas Ottoniyer kepada awak media menjelaskan alasannya mundur memimpin rapat, di ruang kerjanya.

“Intinya kita menginginkan bagaimana Taput ini kondusif. Bila eksekutif bersama legislatif kondusif, dan masyarakatnya kondusif, tentu proses pembangunan akan lebih baik ke depan,” timpal Ottoniyer.

“Itulah semangatnya, sehingga saya mengalah untuk kebaikan. Jadi intinya, informasi ini saya sampaikan ke rekan-rekan pers, agar situasi terkait rapat paripurna tadi informasinya tidak menjadi keliru,” pungkasnya.

Diakui Ottoniyer, semua itu berawal dari mosi tidak percaya yang disampaikan 24 anggota DPRD kepada partainya PDI Perjuangan. Namun hingga saat ini, bentuk mosi tidak percaya itu belum ada diterima oleh sekretariat DPRD secara administratifnya.

“Justru informasi mosi tidak percaya tersebut diketahui dari media,” ungkap Ottoniyer yang didampingi Sekretaris Dewan Rahman Situmeang.

Dijelaskan Ottoniyer, ada 5 hal tuntutan atau mosi tidak percaya yang disampaikan. Pertama dinyatakan bahwa ketua DPRD dalam pengelolaan dana sosial tidak jelas ataupun tidak transparan. Padahal perlu diluruskan bahwa pengelolaan dana sosial itu bukanlah oleh ketua DPRD.

Tuntutan kedua yang menyatakan bahwa ketua DPRD tidak pernah mendelegasikan tugas-tugas kepada pimpinan lain. Sehingga ada rapat-rapat yang urgen jadi tertunda.

“Sepengetahuan saya, rapat secara resmi di DPRD Taput tidak pernah tertunda. Kalau pun ada mundur waktu, itu kemungkinan oleh karena adanya waktu libur atau hal-hal yang urgen, sehingga harus mundur. Tetapi kalau disebabkan ketidakhadiran pimpinan atau ketidakmampuan pimpinan mengatur jadwal, itu pun tidak,” terangnya.

Lanjut Ottoniyer, tuntutan ketiga tentang surat-surat penugasan. Setiap kali dia (Ketua DPRD) berangkat ke luar kota, sesuai dengan ketentuannya. Semua surat penugasan, ada. Sampai kapan pun dia berangkat, surat penugasan tetap ada.

“Dan tidak ada jalannya pimpinan melakukan tugas-tugas, kalau memang tidak saya delegasikan. Tentu hal ini juga diketahui oleh sekretaris dewan yang mengetahui dan mengelola admisnitrasi kelembagaan ini secara sah,” ujar Ottoniyer.

Dia juga menunjukkan beberapa surat pendelegasian tugas kepada Reguel Simanjutak dan Fatimah Hutabarat sebagai wakil ketua DPRD.

“Artinya, pimpinan DPRD adalah kolektif kolegial. Dimana ketua DPRD tidak bisa bertindak sendiri, tetapi selalu harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan para eakil ketua. Dia tidak memilih si A atau si B, tetapi mereka sebagai pimpinan tetap satu,” jelas Otto.

Tuntutannya lagi, saat Ottoniyer melakukan pergi ke Jakarta pada 16-18 Agustus 2016 lalu disebut-sebut bukan bagian dari tugas. “Saya tegaskan, saya ada surat tugas resmi itu. Kalau ada informasi teman-teman yang mengatakan akibatnya ada program kerja yang tertunda, itu tidak benar,” ucapnya.

Dan tuntutan terakhir yang menyebutkan ada tindakan tidak terpuji Ottoniyer selaku ketua DPRD. Padahal, Ottoniyer sendiri belum memahami tindakan seperti apa yang dimaksudkan.

“Jadi, tentang adanya mosi tidak percaya yang dilancarkan teman-teman DPRD, menurut pemahaman saya itu sangat tidak mendasar,” pungkasnya.

 

Editor: Marihot Simamora