1 tahun lalu |27 September 2016 12:02 |716 Pembaca

AMPD Demo DPRD Taput

Foto: AMPD saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Tapanuli Utara, Sumut, Selasa (27/9). (ist)

TARUTUNG, SUARATAPANULI.COM – Aliansi Masyarakat Pemantau Demokrasi (AMPD) berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Tapanuli Utara (Taput), Sumut, di Tarutung, Selasa (27/9). Mereka meminta agar para legislator memahami tugas jurnalis.

Aksi ini dilakukan, terkait adanya ancaman yang dilakukan oknum Wakil Ketua DPRD Taput FH terhadap seorang jurnalis media cetak lokal, baru-baru ini.

“Kami meminta agar anggota dewan memahami tugas dan fungsi pers sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999. Wartawan bukan untuk diintimidasi,” ucap Agus Simanjuntak dalam orasinya.

Pantauan awak media, selain berorasi, kelompok massa yang juga pekerja pers di wilayah Taput itu membawa berbagai poster yang bertuliskan “Jurnalis bukan objek caci maki”, “Save Jurnalis”, “Stop intimidasi terhadap pers”, dan “DPRD Wakil Rakyat atau Pengemis”.

Usai melakukan orasi, massa menyerahkan kotak sumbangan yang berisi koin uang, untuk dipergunakan dengan baik.

Ketua DPRD Taput Ottoniyer Simanjuntak didampingi Wakil Ketua Reguel Simanjuntak serta anggota lainnya, saat menerima aksi mengatakan, apa yang menjadi tuntutan AMPD akan menjadi masukan yang sangat penting bagi dewan.

“Terima kasih atas masukannya. Apa yang disuarakan oleh rekan pers serta sumbangan yang diberikan akan menggugah hati dan pikiran kami dalam mengembang tugas yang diamanahkan rakyat sebagai perwakilannya dalam bekerja untuk mementingkan masyarakat,” ujarnya.

Berikut isi tuntutan, AMPD yang diserahkan kepada DPRD Taput:

  1. Meminta kepada seluruh anggota DPRD Taput agar belajar memahami tugas dan fungsi jurnalistik sesuai dengan UU Pokok Pers Nomor 40 tahun 1999.
  2. Kami mendesak BKD DPRD Taput menindak FH yang telah mengancam wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
  3. Agar anggota DPRD Taput tidak menyalahgunakan jabatannya untuk menikmati fasilitas dan bantuan dari pemerintah taput untuk kepentingan pribadinya, seperti bibit ikan, ternak, pupuk bersubsidi dan bantuan sosial lainnya karena itu adalah hak masyarakat.

 

 

Editor: Marihot Simamora