1 tahun lalu |27 September 2016 22:53 |567 Pembaca

Pemkab Humbahas akan Efisienkan SKPD

Ilustrasi
HUMBAHAS, SUARATAPANULI.COM – Pemkab Humbahas akan mengefisienkan satuan kerja perangkat daerah (SK­PD), termasuk setingkat kantor dan bagian. Efisiensi itu atas ama­nat UU Nomor 23 tahun 2014 ten­tang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

“Undang-undang dan peraturan itu mengamatkan asas efisensi, efektifitas, fleksibilitas, dan tata kerja,” ungkap Sekdakab Humbahas Saul Sitomorang.

Diterangkannya, reorganisasi itu memungkinkan adanya penghapusan atau penggabungan SKPD dan ba­dan pemerintah, khususnya yang memiliki kemiripan tupoksi. Contohnya kantor pasar dan kebersihan dengan dinas perindagkop. Juga seperti dinas kehutanan dan pertambangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Sementara itu hasil validasi pemetaan urusan pemerintahan di Kabupaten Humbahas berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menguraikan bahwa urusan pemerintahan tipe A yaitu kepemudaan dan olahraga, pariwisata, dan pertanian.

Tipe B diantaranya kesehatan, pendidikan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketenteraman dan ketertiban umum (sub urusan satpol PP), penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta lingkungan hidup.

Urusan pemerintahan tipe C yaitu sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum (sub urusan kebakaran), tenaga kerja, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, pangan, perpustakaan, dan kearsipan.

Urusan pemerintahan setingkat bidang yaitu koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, kebudayaan, serta kelautan dan perikanan.

Urusan pemerintahan setingkat sub bidang yaitu energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, statistik, persandian, pertanahan, dan kehutanan.

Sekretariat daerah dengan tipe B. Sekretariat dewan dengan tipe C. Inspektorat dengan tipe B. Unsur penunjang tipe A yaitu keuangan. Unsur penunjang tipe C yaitu  perencanaan, penelitian dan pengembangan serta kepegawaian pendidikan dan pelatihan. Sedangkan seluruh kecamatan dengan tipe A.

Editor: Marihot Simamora