1 tahun lalu |30 September 2016 19:30 |2269 Pembaca

BPK Temukan PNS Tapanuli Utara yang Almarhum masih Terima Tunjangan

Foto: Ketua DPD SIKAP Tapanuli Utara Darwin Manalu SE. (Buea/ST)

TAPANULI UTARA, SUARATAPANULI.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara menemukan ada pembayaran dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Dana Tambahan Penghasilan (DTP) kepada guru PNS di Kabupaten Tapanuli Utara yang sudah meninggal dunia. Jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah.

Temuan itu termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara TA 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang Undangan. Tepatnya ditemukan 4 guru menerima TPG dan DTP yang tidak sesuai dengan peraturan.

Dalam buku LHP setebal 20 lembar halaman ini, mencantumkan sebanyak 5 lampiran dan 8 tabel uraian. LHP itu dikeluarkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor: 37.C/LHP/XVIII.MDN/05/2016 tertanggal 20 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Pemeriksaan Akuntan Register Negara Nomor D-20.936, Andanu SE MSi Ak.

Keterangan BPK RI dalam buku tersebut dijelaskan, pemberian dana tunjangan tersebut tidak bisa dibayarkan karena si penerima karena tidak memenuhi kewajiban tatap muka 24 jam seminggu. Akibat pembayaran, terjadi kelebihan pembayaran belanja pegawai yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp28.000.000.

Hal ini tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran TPG PNSD melalui mekanisme transfer daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tahun 2015, BAB III bagian IIIb poin 14d, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tanggal 3 April 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi TPG PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
TA 2015 Pasal 63 ayat 2.

Ketika perihal temuan itu dipertanyakan awak media, Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Utara Jamel Panjaitan mengatakan jika benar ada temuan tersebut, maka dananya akan dikembalikan.

“Kalau ada waktu, nanti kamu aku hubungi untuk datang ke kantor sekalian bawa berkasnya ya,” kilah Jamel saat dihubungi awak media Kamis (29/9).

Terpisah, Ketua DPD LSM Suara Informasi Korupsi Anggaran Pemerintah (SIKAP) Tapanuli Utara Darwin Manalu menyayangkan adanya kelebihan pembayaran tersebut. Menurutnya, itu merupakan kelalaian dari dinas pendidikan setempat.

“Kita tidak tahu bagaimana kinerja mereka, harusnya instansi terkait memberi sanksi kepada pegawai yang menangani Data Pokok Pendidikan (Dapodik) ini,” tandas Darwin.

Menurutnya, kasihan keluarga penerima dana tersebut akibat kelalaian pihak dinas terkait. “Syukur-syukur kalau memang keluarganya yang menikmatinya, bagaimana kalau tidak, itu artinya nama keluarganya itu menjadi tercemar dan dimanfaatkan,” tukas Darwin.

Berikut nama PNS penerima DPG dan DTP sesuai temuan BPK RI tersebut:

1. Guru SD 175773 Lumbanholbung, Kecamatan Siborongborong, menerima TPG selama April, Mei, Juni 2015, a/n Poredin Hutasoit, NIP 1955091019780110002/Gol IVa, sebesar Rp11, 4 juta. Meninggal dunia pada 19 Maret 2015.

2. UPTD (Unit Pengawas Teknis Daerah) Diknas Tapanuli Utara, Kecamatan Muara, a/n Gerayner Siregar NIP 195603271984031003/Gol IVa. Menerima TPG sebesar Rp3,7 juta pada November 2015, meninggal dunia pada Oktober 2015.

3. Guru SMK Negeri Pagaran a/n Tumpak Manalu NIP 1957031719810310006/Gol IVa, menerima TPG Oktober, November, Desember 2015 sebesar Rp11,1 juta. Meninggal dunia pada 13 September 2015.

4. Guru SDN 1731711 Simarhompa, Kecamatan Sipahutar a/n Mangihut Tambunan, NIP 196210081984041002, menerima DTP sebesar Rp1,7 juta selama Mei-Desember 2015. Meninggal dunia pada Maret 2015.

 

 

Editor: Marihot Simamora