1 tahun lalu |12 Oktober 2016 12:11 |820 Pembaca

Panwaslih Tapanuli Tengah Gelar Sidang Pengaduan SAMUAL

Foto: Sidang sengketa Pilkada Tapanuli Tengah atas gugatan pasangan bakal calon di Kantor Panwaslih setempat. (dok/ist)

TAPTENG, SUARATAPANULI.COM –  Panwaslih Tapanuli Tengah menggelar sidang permohonan penyelesaian sengketa pilkada atas laporan pengaduan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Syaripul Alamsyah Pasaribu-Mual Berto Hutauruk, terhadap termohon KPU Tapanuli Tengah, di kantor panwaslih setempat di Pandan, Selasa (11/10).

Pasangan SAMUAL itu sendiri ditolak pendaftarannya karena polemik kepengurusan pusat pada salah satu partai pengusungnya, yakni PKPI.

Pihak pemohon dihadiri Mual Berto Hutauruk dan kuasa hukumnya. Sedangkan dari pihak termohon dihadiri Ketua KPU Tapanuli Tengah Halomoan Lumbantobing, serta Anggota Timbul Panggabean dan Azwar Sitompul.

Sidang dipimpin oleh Ketua Panwaslih Tapanuli Tengah Jonas Bernad Pasaribu didampingi dua komisionernya. Agendanya pembacaan jawaban atas gugatan keberatan dari pihak pemohon, dan keterangan saksi pemohon.

Ketua KPU Tapanuli Tengah Halomoan Lumbantobing pun menjawab keberatan pemohon terhadap penetapan Berita Acara KPU Tapanuli Tengah Nomor: 62/BA/IX/2016, tentang Penolakan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Syaripul Alamsyah Pasaribu dan Mual Berto Hutauruk.

“Bahwa KPU Tapanuli Tengah tidak pernah menerbitkan keputusan yang terburu-buru dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah pada Pilkada 2017,” ucap Halomoan.

Dijelaskannya, dalam pengambilan keputusan pihak telah terlebih dahulu melakukan penelitian yang mendalam, berdasarkan ketentuan Pasal 40A UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada.

Selain itu, dalam meneliti syarat pencalonan pihak KPU Tapanuli Tengah tetap intens berkomunikasi dengan KPU RI (pusat) untuk memastikan susunan kepengurusan pusat partai politik pengusung melalui LO PKPI di KPU RI dan website KPU RI, sebagai sarana komunikasi KPU RI dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota.

Selanjutnya disebutkan Halomoan, penolakan KPU Tapanuli Tengah atas pendaftaran Syaripul Alamsyah Pasaribu-Mual Berto Hutauruk adalah keputusan yang sudah tepat. Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor: 61/Kpts/KPU-Kab-002-434687/Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten.

Sementara Alina L Maya Lungkang, Dept Pemberdayaan Peran Legislator yang ditugaskan oleh PKPI Pusat sebagai saksi pemohon, dalam pernyataannya menyebutkan bahwa Samual Samson sudah dipecat oleh Ketua Umum PKPI dari posisinya sebagai Sekretaris PKPI Pusat. Sementara, di website KPU RI, Samual Samson masih diakui sebagai Sekretaris PKPI Pusat, dan Takudaeng Parawansa sebagai wakil sekretarisnya.

Ketua Panwaslih Jonas Bernad Pasaribu kemudian memutuskan sidang penyelesaian sengketa akan dilanjutkan pada hari Kamis (13/10) pukul 10.00 WIB di tempat yang sama, dengan mengundang pihak pemohon dan termohon.

Gugatan SAMUAL Bukan Objek Sengketa Pilkada

Sementara itu secara terpisah, Divisi hukum KPU Tapanuli Tengah Azwar Sitompul SH menyatakan bahwa Panwaslih Tapanuli Tengah tidak memiliki kewenangan untuk menyimpulkan bahwa gugatan pasangan SAMUAL tersebut sebagai objek sengketa pilkada.

“Di Perbawaslu Nomor 08 tahun 2015 disebutkan yang dikatakan sengketa itu adalah keputusan, sementara keputusan KPU Tapanuli Tengah tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati di Pilkada 2017 belum ada. Kami sudah memberikan jawaban kepada panwaslih, bahwa kewenangan mereka untuk menyatakan itu objek sengketa pilkada tidaklah tepat,” kata Azwar, Selasa (11/10).

Menurut Azwar lagi, objek sengketa pilkada dapat disimpulkan panwaslih apabila sudah ada keputusan KPUD tentang penetapan pasangan calon kepala daerah. Faktanya hingga kini KPUD belum mengeluarkan keputusan penetapan calon.

Azwar menjelaskan, alasan KPUD menolak pendaftaran pasangan SAMUAL adalah merujuk kepada  PKPU Nomor 9 tahun 2016 tentang Syarat Pencalonan, yang secara langsung KPUD berhak melakukan verifikasi dukungan partai politik di saat pendaftaran dengan mengacu terhadap website KPU RI, untuk memastikan kepengurusan partai politik yang sah dari Kementerian Hukum dan HAM, tertanggal 20 September 2016.

“Memang benar di PKPU Pilkada 2015 lalu, penyelenggara pemilu masih diberi waktu untuk melakukan verifikasi ke parpol di tingkat pusat. Tali di Pilkada 2017 ini, PKPU itu sudah dihapus. Yang ada saat ini kita bisa langsung melakukan verifikasi syarat pencalonan pasangan balon hanya dengan petunjuk website KPU RI,” jelasnya.

Karena itu, Azwar menegaskan, Panwaslih Tapanuli Tengah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa gugatan pasangan bakal calon SAMUAL.

Dan begitu juga terhadap pasangan SAMUAL yang tidak memiliki legal standing atas gugatannya tersebut. Karena SAMUAL belum ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Tapanuli Tengah. (tim/fs)

 

 

Editor: Mora