1 tahun lalu |12 Oktober 2016 21:08 |496 Pembaca

Hingga September Serapan APBD Humbahas Rp437 miliar

Ilustrasi
HUMBAHAS, SUARATAPANULI.COM – Hingga September 2016 serapan APBD Kabupaten Humbahas telah mencapai sebesar 45,61 persen atau sekitar Rp437 miliar dari total Rp959 miliar. Realisasi belanja modal sebesar 19,39 persen atau sekitar Rp48 miliar dari Rp251 miliar.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Humbahas Bonasanto Sitinjak melalui Kabid Penatausahaan Keuangan Batara Siregar menguraikan, realisasi belanja operasi sekitar 54,99 persen atau sebesar Rp388 miliar dari total anggaran Rp706 miliar. Selanjutnya belanja tak terduga terealisasi 22, 07 persen atau sekitar Rp343 juta dari total anggaran sebesar Rp1,5 miliar.

“Belanja modal itu meliputi belanja tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap dan lainnya. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, barang, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan,” jelas Batara kepada awak media di ruang kerjanya, Rabu (12/10).

Melihat serapan anggaran pada penutupan semester satu (SM I) TA 2016, sambung Batara, serapan anggaran hingga 30 September sudah menanjak naik. Dimana, pada penutupan SM I serapan hanya sebesar 20 persen atau sekitar Rp198 miliar.

Lanjutnya, lambatnya serapan anggaran tidak mempengaruhi laporan keuangan sepanjang bisa dipertanggungjawabkan masing-masing SKPD. Disisi lain, lambatnya serapan anggaran justru akan mempengaruhi administrasi penatausahaan keuangan, sebab proses pencairan pada akhir tahun akan menumpuk.

Katanya lagi bahwa kendala dalam penyerapan anggaran kembali ke masing-masing SKPD. Sebab yang memiliki anggaran adalah SKPD, sedangkan DPPK hanya kompilasi.

“Secara fungsional kita memang atasan bendahara dari setiap SKPD, namun untuk mendesak percepatan serapan anggaran kita tidak berwenang, sebab atasan bendahara masing-masing SKPD adalah kepala SKPD itu sendiri,” tukasnya.

Untuk percepatan serapan anggaran menjelang akhir tahun, tambah Batara, para SKPD telah mengajukan pencairan uang muka untuk pekerjaan fisik. “Pengajuan pencairan uang muka untuk pekerjaan fisik membantu serapan anggaran dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor menegaskan agar setiap pimpinan SKPD di daerah itu all out untuk penyerapan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Setiap SKPD yang serapan anggarannya rendah akan kita beri sanksi, bila penting akan kita copot dan ditunjuk plt (pelaksana tugas) pada SKPD tersebut,” tandasnya. (tim/as)

Editor: Mora