1 tahun lalu |14 Oktober 2016 21:59 |544 Pembaca

DPRD dan Pemko Sibolga akan Bentuk Pansus Gabungan Tuntaskan Status Pelabuhan Lama

Foto: Kawasan Pelabuhan Lama Sibolga yang status kepemilikannya tengah bermasalah.

SIBOLGA, SUARATAPANULI.COM – Pekan depan, DPRD dan Pemko Sibolga akan bertemu untuk membahas persoalan beberapa aset pemerintah daerah yang saat ini masih simpang siur keberadaan dan status kepemilikannya. Salah satunya kawasan Pelabuhan Lama di Kota Beringin.

“Kalau tidak ada halangan pekan depan (Senin, 17/10) kami akan mengundang Pemko Sibolga untuk membicarakan hal ini,” ucap Wakil Ketua DPRD Sibolga Hendra Saputra kepada awak media, Jumat (14/10).

Hendra menyatakan DPRD serius menyikapi permasalahan status kepemilikan kawasan Pelabuhan Lama. DPRD pun akan mengundang pihak eksekutif untuk  membentuk tim struktural dalam suatu panitia khusus (pansus) gabungan. Salah satu tugasnya adalah menuntaskan sengketa status kawasan itu.

“Tidak bisa hanya DPRD saja, tetapi juga harus ada melibatkan unsur pemerintah dengan membentuk tim pansus gabungan. Sehingga, baik itu secara administrasi maupun proses hukum, dapat diinventarisir dengan baik,” ujar politisi NasDem itu.

Masih Hendra, bila ada syarat, bukti-bukti dan ketentuan, maka penyelesaian sengketa lahan itu dapat tercapai. Karena pihak-pihak terkait tidak terlalu banyak, hanya melibatkan PT Pelindo I,  pengusaha Hotel Wisata Indah, dan Pemko Sibolga.

“Saya yakin pelepasan hak milik aset ini dapat kita selesaikan. Tapi masalahnya, apakah ada persoalan lain terkait aset ini, itu yang sebenarnya yang akan kamk tindak lanjuti. Mudah-mudahan minggu depan, melalui pimpinan DPRD, akan kami undang Pemko Sibolga untuk segera membentuk tim pansus gabungan itu,” paparnya.

Selain itu, lanjut Hendra, DPRD juga akan mengundang pihak terkait untuk menelusuri bagaimana proses peralihannya dulu. Itu untuk mengetahui apakah ada yang menyalahi aturan atau ketentuan di dalamnya.

“Saat itu proses perjanjian kontraknya pasti diketahui oleh DPRD, namun DPRD sendiri tidak ada menyimpan dokumennya. Berarti hanya ada di Pemko Sibolga, di bagian aset. Dan kami dari DPRD akan mempertanyakan dokumen itu kepada pemko, sebab tidak mungkin dokumen negara bisa hilang,” tandasnya. (tim/ps)

 

 

Editor: Mora