1 tahun lalu |18 Oktober 2016 15:53 |745 Pembaca

Hayo… Masih Ada Kapal Ikan Sibolga Manipulasi Alat Tangkap di Laut

Foto: Pihak-pihak terkait usai rapat bersama di Aula Mapolres Sibolga, Senin (17/10).

SIBOLGA, SUARATAPANULI.COM – Polres Kota Sibolga mencurigai masih ada praktek manipulasi alat tangkap di perairan Sibolga-Tapanuli Tengah. Dimana alat tangkap kapal nakal itu tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen. Terbukti dari hasil tangkap yang identik dengan alat tangkap pukat trawl.

Hal tersebut ungkapkan Kabag Ops Polres Sibolga Kompol RA Sitinjak yang mewakili Kapolres AKBP Benny R Hutajulu pada rapat yang digelar bersama instansi terkait dan beberapa pengusaha kapal ikan di Aula Mapolres Sibolga, Senin (17/10).

Disebutkannya, ada kapal yang berangkat dengan alat tangkap ramah lingkungan. Tapi setelah tiba ditengah laut, alat tangkap diganti dengan menggunakan jaring trawl yang dilarang dalam Permen KP 02/2015.

“Hasil tangkap yang kita lihat waktu kapal sandar sangat identik dengan hasil tangkapan kapal pukat trawl. Jadi, alat tangkap yang digunakan tidak sesuai dengan yang ada di dokumen kapalnya,” kata Sitinjak.

Hal senada juga dikatakan Wakapolres Kompol Epianto didampingi Kasat Pol Air AKP Jalanak, bahwa aksi curang para pengusaha kapal besar mengundang amarah nelayan kecil yang berujung pada kericuhan, seperti kejadian beberapa waktu lalu. Hingga ada aksi pembakaran kapal yang dilakukan oleh nelayan tradisional.

Karena itu, pihaknya dan instansi lain akan memperketat patroli pengawasan. Dia juga mengingatkan pihak pengusaha untuk tetap mematuhi Permen KP 02/2015.

“Ini adalah tugas dan tanggungjawab kita bersama, bukan tugas polisi saja. Sat Pol Air dan Lanal diminta perketat patroli. Masing-masing instansi mohon ini didukung. Supaya bisa kita pertanggungjawaban,” ujar Wakapolres.

Kemudian Epianto meminta kepada pengusaha kapal besar untuk menjaga keamanan dan ketertiban Sibolga. “Jadi, sesuaikan alat tangkap dengan dokumen kapal. Keluh kesah masyarakat, itu yang kita utamakan,” tegasnya.

Sementara itu Dirjen PSDKP sedikit mengeluhkan atas jumlah personil mereka yang terlalu minim. Tidak bisa maksimal mengamankan luas wilayah perairan  di 5 kabupaten/kota.

“Memang pengawasan kami belum maksimal. Karena hanya ada 5 pengawas untuk wilayah kerja, Sibolga, Tapteng, Taput, Mandailing Natal dan Nias. Peran pengawas perikanan dalam pengawasan sumber daya perikanan. Strategi umum yang dilakukan untuk penerapan Permen KP 02/2015 yakni preventif (pencegahan), responsif (reaksi cepat), persuasif dan koordinasi,” terangnya.

Menurutnya, data menunjukkan ada 101 kapal, diantaranya baru 15 yang sudah mengganti alat tangkapnya.

“Dari data tahun 2015 ada 101 unit kapal yang alat tangkapnya dilarang. Seperti payang, pukat ikan atau trawl dan dogol. Sementara, di tahun 2016 hanya ada 15 kapal yang sudah merubah alat tangkapnya,” bebernya.

Lanjut pengawas perikanan ini, bahwa banyak warga Sibolga yang langsung melapor ke Menteri Kelautan Perikanan Susi Pujiastuti tentang kondisi Sibolga. Bahkan menyebutkan nama-nama pengusaha kapal yang membandel, yang masih terus memakai alat tangkap trawl.

“Kondisinya, ada kapal alat tangkap sudah diganti dan disesuaikan dokumen, namun di tengah laut diganti lagi dengan jaring trawl. Ada lagi kapal yang tidak lengkap dokumen. Makanya kami melakukan pemeriksaan kapal yang baru pulang melaut, apakah hasilnya tangkapannya sesuai dengan alat tangkapnya. Banyak SMS yang masuk ke ibu Menteri Susi, menyebut nama kapal, nama pengusaha dan tempat sandar di Sibolga, yang masih terus menggunakan alat tangkap terlarang,” pungkasnya.

Selain itu, perwakilan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Sibolga menyebut masih ada kapal besar yang beroperasi di sekitar Pulau Mursala, yang merupakan zona tangkap nelayan tradisional. Dan ini adalah salah satu penyebab kericuhan.

“Masih ada kapal besar yang beroperasi di sekitar Mursala,” bebernya.

Untuk mengatasi dampak Permen KP 02/2015, pihaknya telah melakukan beberapa langkah. Diantaranya telah menyalurkan beras untuk 3.000 nelayan yang terkena dampak Permen KP 02/2015.

“Kemudian, kami sudah ajukan permohonan bantuan kapal. Ada sekitar 46 kapal yang akan dibagikan. Tinggal menunggu verifikasi KKP siapa yang berhak menerimanya,” pungkasnya. (ps/tim)

 

 

Editor: Mora