1 tahun lalu |18 Oktober 2016 16:21 |675 Pembaca

4 Ranperda Sibolga Ini Sedang Dibahas DPRD

Foto: Walikota Sibolga saat menyerahkan draf 4 ranperda kepada Pimpinan DPRD.

SIBOLGA, SUARATAPANULI.COM – Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk menyerahkan 4 rancangan peraturan daerah (ranperda) di Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jalan S Parman, Senin (17/10).

Keempatnya yakni Ranperda tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sibolga TA 2015, Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2016, Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sibolga, serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kota Sibolga Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dalam penyampaiannya, Walikota menyatakan, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp609,8 miliar dari target sebesar Rp630,2 miliar, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp62,3 miliar dengan realisasi Rp60,4 miliar. Pendapatan transfer sebesar Rp542,6 miliar dengan realisasi Rp536,7 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp25,2 miliar dengan realiasi sebesar Rp12,5 miliar.

Sedangkan belanja daerah, lanjutnya, teralisasi sebesar Rp594,2 miliar dari target sebesar Rp696 miliar yang meliputi belanja operasi terealisasi sebesar Rp467,5 miliar dari target sebesar Rp511,4 miliar. Belanja modal sebesar Rp184,3 miliar dengan realisasi sebesar Rp126,7 miliar.

“Belanja tak terduga yang ditargetkan sebesar Rp300 juta tidak terealisasi,” ucapnya.

Surplus/defisit, kata dia, pada TA 2015, APBD Kota Sibolga mengalami surplus sebesar Rp15,2 miliar. Pembiayaan yang meliputi penerimaan pembiayaan tahun 2015 sebesar Rp66,3 miliar, berupa sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp61,8 miliar, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp204,9 juta dan penerimaan piutang daerah sebesar Rp4,8 miliar.

Pengeluaran pembiayaan daerah pada TA 2015 adalah sebesar Rp400,8 juta berupa penyertaan investasi pemerintah daerah sebesar Rp400 juta dari target Rp600 juta, pemberian pinjaman daerah sebesar Rp235,3 juta tidak terealisasi.

“Dengan demikian pembiayaan netto pada TA 2015 adalah Rp65,9 miliar,” sebut Syarfi.

Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) TA 2015 adalah Rp81,1 miliar yaitu surplus TA 2015 sebesar Rp15,2 miliar, ditambah pembiayaan netto TA 2014 sebesar Rp61,9 miliar.

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Pemko Sibolga memberikan perhatian yang besar yang ditunjukkan melalui alokasi anggaran masing-masing bidang urusan yaitu bidang pelayanan umum (88,12%), ekonomi (83,63%), perumahan (60,61%), Lingkungan Hidup (93,83%), pariwisata (93,63%), pendidikan (90,33%), alokasi belanja untuk bidang kesehatan (87,34%), bidang perlindungan sosial (94,93%), serta bidang ketertiban dan ketentraman (93,94%).

Sementara untuk Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Sibolga TA 2016, disampaikan pada sisi pendapatan daerah perubahan tahun 2016 bertambah sebesar Rp940,9 juta atau 0,14%, yaitu semula Rp687,3 miliar pada APBD TA 2016 menjadi Rp688,2 miliar pada Perubahan APBD TA 2016. PAD naik 4,83% menjadi Rp68,3 miliar dari APBD TA 2016. Dana perimbangan turun 0,37% menjadi sebesar Rp594,1 miliar dari APBD TA 2016.

“Sedangkan dari lain-lain pendapatan daerah untuk Perubahan APBD TA 2016 tidak mengalami perubahan,” ujarnya.

Pada sisi APBD Perubahan TA 2016 bertambah sebesar Rp940,1 juta atau 0,12% yaitu semula Rp777,3 miliar TA 2016 menjadi Rp778,3 miliar. Komponen belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung turun sebesar Rp3,5 miliar atau 1,18% yaitu semula Rp296,9 miliar pada APBD TA 2016 menjadi Rp293,4 miliar.

“Sedangkan belanja langsung naik sebesar Rp4,5 miliar atau 0,93% yaitu semula Rp480,4 miliar pada APBD TA 2016 menjadi Rp484,8 miliar. Pada pos pembiayaan daerah untuk Perubahan APBD TA 2016 tidak mengalami perubahan,” ucapnya.

Selanjutnya, Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kata walikota, bahwa Pemko Sibolga telah membentuk tim penataan perangkat daerah. Dan setelah melakukan pengkajian melalui beberapa pertimbangan, maka susunan perangkat daerah adalah sekretariat daerah tipe C, sekretariat DPRD tipe C, inspektorat tipe C, 2 badan tipe B dan 1 badan tipe C, 10 dinas tipe B, dan 7 dinas tipe C, dan 4 kecamatan tipe B.

“Ranperda yang diajukan ini hanya pembentukan perangkat daerah berikut tipologinya. Sementara kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan walikota (perwal) termasuk unit kerja di bawah perangkat daerah.

Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kota Sibolga Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, disampaikan perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian deskresi dalam penetapan tarif yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Adapun yang menjadi objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Meliputi pelayanan yang menggunakan dan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai.

Bahwa Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang menetapkan jenis retribusi jasa usaha meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, sewa grosir dan atau pertokoan, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, tempat penginapan/pesanggarahan/villa, rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olahraga, penyeberangan di air, penjualan produk usaha daerah. Serta perlu dilakukan penyempurnaan dalam kesesuaian tarif khususnya terhadap tarif jasa usaha retribusi terminal, tempat khusus parkir dan kepelabuhanan.

Bahwa perubahan perda sebagaimana tersebut khususnya terkait objek retribusi, penyesuaian nomenklatur kendaraan yang selama diklarifikasikan dengan sebutan kendaraan menurut beroda diubah menjadi kendaraan menurut golongan.

“Bahwa untuk perubahan perda ini disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya menyangkut tarif retribusi yang telah ditetapkan perlu disesuaikan dengan pelayanan yang diberikan. Dan mengingat pelayanan dan perda tersebut sudah 4 tahun lebih dan sudah layak untuk ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian,” pungkas walikota. (ps/tim)

 

Editor: Mora