1 tahun lalu |19 Oktober 2016 22:50 |879 Pembaca

Bagan Pancang di Laut Sibolga Harus Berizin dan Diregistrasi

Foto: Teluk Tapian Nauli Sibolga yang "dijamuri" bagan pancang yang belakangan dikeluhkan telah mengganggu jalur pelayaran kapal.

SIBOLGA, SUARATAPANULI.COM – Pemko Sibolga dan instansi vertikal terkait akan menerapkan regulasi untuk menertibkan letak dan pendirian bagan pancang di perairan Teluk Tapian Nauli. Bagan yang mengganggu jalur pelayaran pun segera ditertibkan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Sibolga Hendra Darmalius mengungkapkan, pihaknya bersama Syahbandar Pelabuhan Kota Sibolga akan mengusulkan penerbitan Peraturan Walikota (Perwal) Kota Sibolga tentang perizinan pendirian bagan pancang. Penataan itu mengacu kepada Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Pelayaran, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.02/MEN/2010 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia.

“Jadi nanti pendirian bagan pancang harus punya izin dari pemerintah daerah dan atas persetujuan Syahbandar Pelabuhan Kota Sibolga. Dan setiap bagan juga wajib diberi nomor registrasi dari DKP Kota Sibolga. Pengusaha tidak dikenakan biaya untuk ini,” ucap Hendra kepada wartawan, Rabu (19/10).

Aturan perizinan dan registrasi itu akan diterapkan karena akibat kesemrawutan letak bagan pancang telah mengganggu jalur pelayaran ke Pelabuhan Kota Sibolga.

Diungkapkan Hendra, berdasarkan pendataan yang dilakukan ada 300 bagan pancang berdiri di perairan Teluk Tapian Nauli. Sebanyak 34 unit diantaranya menyalahi dan akan segera diterbitkan karena posisinya sangat mengganggu jalur pelayaran kapal. Dan 14 unit diantaranya menjadi prioritas.

“Setelah didata ada 14 bagan pancang yang prioritas untuk segera dirubuhkan, karena sangat mengganggu jalur pelayaran kapal yang ingin masuk ke Pelabuhan Sibolga. DKP, KSOP dan instansi terkait lainnya yang akan menertibkan bagan-bagan yang mengganggu itu. DKP dan Syahbandar Sibolga sudah menentukan letak koordinat bagi bagan yang dibongkar itu kalau mau dibangun kembali,” ujar Hendra.

Sebelumnya, DKP Sibolga telah menggelar rapat koordinasi dengan para pengusaha dan nelayan lokal terkait keberadaan dan kesemrawutan bagan pancang tersebut. (ps/tim)

 

 

Editor: Mora