1 tahun lalu |20 Oktober 2016 14:23 |582 Pembaca

PMI Antara Ada dan Tiada

Logo PMI. (istimewa/int)

Oleh: Asep Safa’at Siregar

DENGAN semboyan pemerintahan saat ini, maka sebaiknya Palang Merah Indonesia (PMI) juga harus melakukan reformasi dan revolusi mental. Membersihkan organisasi dari tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab. Agar kemudian PMI tetap menjadi organisasi yang mengemban tugas mulia. Disamping itu peran pemerintah untuk lebih giat mensosialisasikan PMI kepada masyarakat, terutama di pedesaan, agar rakyat merasa diperhatikan dengan kegiatan kemanusiaan.

PMI sebagai organisasi nasional yang legal diakui. PMI berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1950 dan dikukuhkan kegiatannya sebagai satu-satunya organisasi perhimpunan nasional yang menjalankan tugas kepalangmerahan melalui Keputusan Presiden Nomor 246 tahun 1963. PMI telah menyatakan ikrar di bidang kemanusiaan. Hal ini sangat sejalan dengan tugas pokoknya, yakni membantu pemerintah Indonesia di bidang sosial kemanusiaan, terutama tugas-tugas kepalangmerahan yang meliputi; kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana, pelatihan lertolongan pertama untuk sukarelawan, lelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan transfusi darah.

Namun keberadaan PMI dalam konteks kekinian belum dirasakan semua lapisan masyarakat terutama di daerah pelosok yang minim fasilitas kesehatan dan sulit dijangkau oleh tenaga medis profesional. Hendaknya di usia PMI yang sudah tidak muda lagi, semakin meningkatkan fungsi dan perannya bagi masyarakat yang memang sangat membutuhkan.

Penulis mengenal PMI saat dulu sedang sekolah di SD dan masih mengingatnya karena guru sering bertanya PMI singkatan dari apa? Tugas dan fungsinya diberitahu, namun hanya sekedar teori saja, tidak pernah melihat secara langsung dari aksi mereka. Entah itu karena saya yang tidak mendengarkan penjelasan guru atau memang pelajarannya sekedar lewat dan hasilnya mengambang saja.

Hemat saya peranan PMI hingga kini masih belum dirasakan masyarakat, baik manfaat dan keberadaannya. Padahal PMI adalah merupakan sebuah organisasi yang dilegalkan pemerintah dan fungsinya yang sangat dibutuhkan masyarakat. Keberadaan PMI harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kini PMI terlihat saat ada undangan dalam sebuah acara seremonial saja. Kita lihat pengurusnya dengan gagah berdiri lengkap dengan atribut PMI-nya. Bukan tidak boleh menghadiri suatu acara, namun perlu dipahami bahwa eksistensi sebuah organisasi bukanlah pada keaktifan mengikuti undangan sebuah acara, tapi lebih pada aksi nyata sebagaimana tugas yang mereka emban. Bukankah peran PMI tidak hanya saat ada bencana atau perang, pengetahuan saya masih banyak tugas yang belum terjamah.

Idealnya PMI harus merefleksi gerakan terbarukan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Jangan sampai PMI terkesan berperan hanya bekerja pada bencana besar dan di daerah populer dan relatif mudah dijangkau saja. PMI semestinya lebih merakyat menjalankan tugas mulianya.

Dilihat dari segi personil, relawan PMI memiliki kesatuan kuat dalam pelayanan kemanusiaan di Indonesia, namun perlahan nilai peran dalam pribadi dan kesatuan mulai memudar seiring perkembangan zaman. Belum lagi ditambah dengan munculnya banyak relawan dengan kesiapan yang minim. Maka nilai peran perlu kembali digali dan direvitalisasi secara menyeluruh. Penggunaan metode kualitatif studi kasus mendorong penelitian lebih humanis dengan masuk lebih dalam ke kehidupan relawan.

Ke depan peranan PMI harus lebih merakyat dan terus bergrilya menjelaskan peranan dan fungsi mereka untuk kemanusiaan. Penting dan dibutuhkannya peranan PMI ke depan, namun tidak dibarengi dengan dukungan dan sosialisasi pada masyarakat tentang keberadaannya, terutama pada masyarakat pedalaman.

Saat membuka Musyawarah Kerja Nasional PMI di Jakarta beberapa waktu lalu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan “tantangan seperti itu harus kita jawab dengan terus meningkatkan kinerja organisasi mulai dari kemampuan sumber daya manusia dan investasi peralatan”. Penulis sepakat dengan pendapat tersebut, dan berharap ini merupakan bukti dukungan pemerintah untuk PMI untuk lebih meningkatkan kinerjanya, lebih luas, lebih banyak dan lebih membumi.

Setiap Anggota PMI harus melaksanakan tujuh prinsip dasar lalang merah, yakni kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kemestaan. Dengan demikian orang yang tergabung dalam wadah PMI, baik itu pengurus dan relawan, memiliki misi kemanusiaan yang amat mulia. Organisasi ini lintas agama, ras dan latar belakang pendidikan. Mereka hadir saat yang tepat, saat manusia mengalami kesulitan antara bahkan saat situasi yang hidup dan mati.

PMI menjadi organisasi yang menempah dan menumbuhkan semangat jiwa sosial dan kemanusiaan. Mereka yang tergabung dalam wadah PMI adalah memang insan yang terpanggil untuk dapat membantu sesama. Walaupun kita tidak mengharapkan bencana datang, namun PMI bisa memberikan sumbangsih, semisal pelatihan pertolongan pertama bagi masyarakat yang berpotensi kapan saja ditimpa bencana.

Namun kemuliaan ini jangan sampai dinodai oleh oknum-oknum yang mementingkan kepentingan pribadi. Meraup manfaat dari organisasi kemanusiaan merupakan moral yang tidak bisa diterima akal sehat. Namun bukan berarti peluang itu tidak ada, bahkan sangat memungkinkan itu terjadi. PMI setidaknya bisa memainkan perannya dalam masyarakat untuk menjaga kesehatan, siap menghadapi musibah, ikut aktif dalam setiap katif sosial, dan mempererat persahabatan.

Sebagaimana kita pahami bahwa PMI adalah organisasi yang membantu pemerintah dalam kemanusian. Untuk itu kita berharap pemerintah tidak hanya mendukung secara konsep dan pernyataan. Tapi lebih pada aksi nyata melalui pemenuhan alat-alat yang dibutuhkan, pelatihan dan sosialisasi bagi tentang keberadaan PMI. Pemerintah tentu tidak bisa menuntut peran yang besar tanpa dibarengi dengan perhatian pada item kebutuhan perangkat kerja PMI dan ilmu yang mumpuni dalam menjalankan tugas kemanusiaannya. (*)

 

(Penulis adalah guru di Pesantren Modern Unggulan Terpadu Darul Mursyid (PDM), Kabupaten Tapanuli Selatan)