1 tahun lalu |4 Februari 2017 15:16 |806 Pembaca

Duh, Rigid Beton Jln Suprapto Sibolga Sudah Rusak

Foto: Badan jalan rigid beton Jln Suprapto Kota Sibolga yang telah retak-retak.

SIBOLGA, SUARATAPANULI.COM – Belum genap 2 bulan rampung, sejumlah kerusakan sudah bisa didapati di rigid beton di Jln Suprapto Kota Sibolga. Beberapa warga menyebutkan, kerusakan itu akibat mutu beton dan pola kerja rekanan yang tak maksimal.

“Inilah akibat lemahnya pengawasan di lapangan dari dinas terkait, sehingga kuat dugaan ada bentuk pembiaran yang memberikan kesempatan kepada pihak kontraktornya melakukan kecurangan,” ujar S Marbun, Koordinator Investigasi dan Pelaporan LSM Peduli Bangsa, Jumat (32).

Keretakan pada badan beton ada yang coba ditutupi dengan aspal cair. Cor beton yang terkelupas atau mengalami percepatan perubahan bentuk dicor beton lagi, tidak rata kalau dilalui kendaraan terasa bergelombang, dan sewaktu turun hujan ada badan jalan beton yang digenangi air.

“Asal-asalan saja. Sayang sekali rigid ini kalau tidak bisa bertahan lama nanti,” kata Marbun lagi.

Proyek peningkatan jalan perkerasan beton semen yang dikerjakan PT Tata Permai Indah pada 2016 ini memakan biaya Rp14 milliar lebih. Karena itu S Marbun sepakat jika aparat penegak hukum turun menelusuri indikasi kecurangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

“Dimulai dari jalan beton yang sudah rusak ini, supaya diketahui apakah cara kerja, peralatan dan material/bahan betonnya telah sesuai dengan spesifikasi atau tidak,” ujarnya.

S Marbun menyebutkan, dugaan kecurangan cenderung pada pengurangan kualitas terhadap bahan beton. Serta disinyalir dalam pelaksanaannya sarat dengan penyimpangan terhadap gambar dan RAB yang telah disepakati dan disetujui dalam kontrak.

“Diminta penegak hukum untuk segera melakukan pemanggilan dan penyelidikan, kalau perlu penyidikan terkait proyek rigid beton ini. Sebab UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi itu seharusnya juga sama dihormatinya dengan UU Tipikor. Pada Pasal 43 ayat 1, 2 ,dan 3 dapat ditemukan sanksi pidana di dalam UU jasa konstruksi itu,”pungkas S Marbun. (SMT)