2 minggu lalu |1 Desember 2017 10:29 |187 Pembaca

Surat Terbuka Januar Effendy Siregar kepada Presiden RI#Bagian 1

Januar Effendy Siregar. Seorang ASN di Pemko Sibolga membuat surat terbuka kepada Presiden RI. isi tidak diedit.

SURAT TERBUKA (bagian 1)
Kepada Yang Mulia
Presiden Republik Indonesia
Tembusan :

Para penyelenggara negara Republik Indonesia
Seluruh rakyat Indonesia

Arwah para pahlawan dan pendiri Negara Republik Indonesia
Dengan hormat,

Semoga yang mulia sehat wal’afiat, serta selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, agar senantiasa dapat menjalankan tugas-tugas negara, menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur. Amin ya Robbal Alamin,…

Saya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemko Sibolga, yang telah menjadi korban “tindak kesewenang-wenangan para penyelenggara negara”, untuk itu maka dengan segala kerendahan hati, izinkanlah saya untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga, nomor : 824/48/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, saya dimutasikan dari Kabid Litbang pada Bappeda menjadi Sekretaris pada Dinas PKAD Kota Sibolga.

2. Empat bulan kemudian, Jum’at, tanggal 22 Juni 2012, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sibolga menyampaikan secara langsung “Surat Perintah Walikota Sibolga” nomor : 800/959/SP/2012, untuk :

a. Disamping jabatannya sebagai Sekretaris, juga sebagai Plt. (Pelaksana Tugas) Kepala Dinas PKAD Kota Sibolga.

b. Melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, sedangkan untuk pekerjaan yang sifatnya prinsipil terlebih dahulu meminta persetujuan dari Walikota.

3. Beberapa jam kemudian, Jum’at, tanggal 22 Juni 2012, setelah menerima Surat Perintah sebagai PLT. Kadis PKAD Kota Sibolga, saya bersama dengan Kabag Hukum dan Camat Sibolga Selatan, diperintahkan oleh Walikota sibolga untuk melakukan pembayaran panjar tanah sebesar Rp. 1,5 miliar kepada Adely Lys (pemilik tanah), untuk pembelian tanah lokasi pembangunan Rusunawa sibolga sebesar Rp. 6,8 miliar.

4. Lima bulan kemudian, Nopember 2012, saya bersama dengan Kabag Hukum dan Camat Sibolga Selatan, diperintahkan oleh Walikota sibolga untuk melakukan pembayaran pelunasan pembelian tanah lokasi pembangunan Rusunawa sibolga, sebesar Rp. 5,3 miliar kepada Adely Lys (pemilik tanah), sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp. 6,8 miliar.

5. Dua bulan kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga, nomor ; 821.2/192/2013 tanggal 07 Pebruari 2013, saya ditempatkan (pindah tugas) menjadi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

6. Dua bulan kemudian, April 2013, Pengadaan Tanah untuk lokasi pembangunan Rusunawa Sibolga, menjadi kasus korupsi (dugaan mark-up pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan Rusunawa) sebesar Rp. 5,3 miliar.

7. Tujuh bulan kemudian, 15 Nopember 2013, Kejaksaan Tinggi Sumatera utara (Kejatisu) menetapkan saya sebagai “tersangka”, karena diduga “bersekongkol” dengan Adely Lis alias Juli (pemilik tanah) untuk menaikkan harga tanah (mark-up), dari Rp 1,5 miliar menjadi Rp 6,8 miliar.

8. Tiga tahun kemudian, Juni 2016, saya resmi ditahan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera utara (Kejatisu), untuk selanjutnya dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjung Gusta Medan, sambil menunggu proses persidangan.

9. Delapan bulan kemudian, Kamis 09 Pebruari 2017, Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 3243/Pid.B/2016/PN.Mdn dan Berita Acara Penetapan Hakim (BA-6), menyatakan “Perbuatan terdakwa Drs. JANUAR EFFENDY SIREGAR. M.Si terbukti, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan; melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum; memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; Memulihkan hak-hak terdakwa tersebut dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya”.

Keluar dari penjara, tidak seorang-pun unsur pemerintah kota Sibolga yang mengucapkan selamat kepada saya. Walikota ? wakil walikota ? Sekda ? Kadis-Kadis ? tidak seorang pun ! Di mata masyarakat awam, ternyata saya sudah terlanjur dianggap sebagai koruptor, dan seorang terduga koruptor tetap-lah dianggap sebagai koruptor.

Lalu pertanyaannya adalah : (1) “apa wujud tanggungjawab negara terhadap seseorang yang hak-hak-nya dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya sudah terlanjur ternoda, oleh perbuatan para penyelenggara negara ?” (2) “cukupkah selembar putusan pengadilan dan penetapan hakim, untuk Memulihkan hak-hak saya dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabat saya tersebut ?”, (3) “cukupkah selembar putusan pengadilan dan penetapan hakim, untuk membenahi situasi dan kondisi keluarga saya, yang sudah terlanjur berantakan ?”, (4) inikah makna yang hakiki dari dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berazaskan “PANCASILA” ? (5) inikah pengejawantahan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, atau-pun keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia ?

Adapun keanehan dan ketidak wajaran, pada kasus dugaan mark-up pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan Rusunawa Sibolga, yaitu antara lain sebagai berikut : (bersambung)…

Sumber: Facebook Januar Effendy Siregar (ASN Pemko Sibolga)/10 November 2017.