2 tahun lalu |2 April 2016 10:46 |1307 Pembaca

BKD DPRD Taput: Sanksi Etika Terserah Partainya

Ilustrasi

TAPUT, SUARATAPANULI.COM- Ketua Badan Kehormatan DPRD Taput Jonggi Tobing mengaku dia baru pagi ini mendengar informasi penangkapan 4 rekannya di lembaga legislatif itu karena bermain judi di sebuah kamar hotel di Medan. Karena itu Jonggi berkilah belum dapat terlalu jauh berkomentar.

“Saya belum bisa mengomentari lebih jauh. Nanti akan kita tanya pada yang bersangkutan. Apabila memang benar terjadi, dan ada proses hukum, kita akan surati secara resmi. Terkait sanksi etika Jonggi menyerahkan ke partai yang bersangkutan. BKD DPRD tidak berhak melakukan, semua terserah partai,” kata Jonggi, di Tarutung, Taput, Sabtu (2/4).

Namun Jonggi membenarkan bahwa keempat rekannya itu berada di Medan untuk menghadiri Musrembang Provinsi Sumut.

Sementara itu Sekdakab Taput Edward Tampubolon juga mengakui informasi penangkapan salah satu anak buahnya pimpinan SKPD Indra Simaremare. “Katanya begitu,” ¬†jawab Edward saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat selulernya, Sabtu (2/4). Terkait sanksi yang akan diberikan, Edward tidak menjawabnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Helfi Assegaf menyebutkan, ada empat Anggota DPRD Taput dan seorang pejabat teras Pemkab Taput yang ditangkap saat bermain judi di Kamar 231 Hotel Pardede, Medan, Jumat (1/4) malam sekira pukul 19.30 WIB.

Keempat Wakil Rakyat itu diantaranya Dapot Hutabarat (45) dari Partai Demokrat, Frengky Simanjuntak (39) dari Partai Hanura, Sahat Sibarani (37) dari Partai Gerindra, dan Sanggam Lumbantobing (46) dari PAN.

Sedangkan pejabat teras yakni Kepala Bappeda itu bernama Indra Simaremare.

Kelimanya diringkus oleh petugas Unit VC Direktorat Reserse Kriminal Umum Poldasu. Mereka bermain judi leng dengan barang bukti uang taruhan sebanyak Rp1.150.000. Selain uang taruhan, petugas juga menyita 12 set kartu joker dan 2 set kartu domino yang sudah dan belum terpakai.

Para pelaku dan barang bukti diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Mereka terancam dikenakan Pasal 303 bis KUHPidana.

Editor: Mora