2 tahun lalu |2 April 2016 15:31 |716 Pembaca

DPRD Minta Pemko Sibolga Optimalkan Pembangunan

Foto: Suasana Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Sibolga ke-316, Sabtu (2/4). Mora/ST

SIBOLGA, SUARATAPANULI.COM- Ketua DPRD Sibolga Tony A Lumbantobing meminta Pemko lebih mengoptimalkan pembangunan ke depannya untuk kesejahteraan masyarakat. Mati surinya industri sektor perikanan dan kelautan Sibolga saat ini menjadi tantangan berat ke depannya.

“Sibolga bukan lagi daerah produsen ikan laut, tapi sudah jadi daerah market (pasar), ikan datang dari Tanjungbalai, Aceh, dan Medan. Untuk itu pemerintah daerah mesti mendongkrak sektor-sektor lain yang bisa mendorong optimalisasi pembangunan,” ujar Tony saat Sidang Paripurna Istimewa Peringatan Hari Jadi Kota Sibolga ke-316 tahun di Gedung DPRD setempat, Sabtu (2/4).

Salah satunya Tony menyinggung agar sektor pariwisata dapat lebih ditingkatkan ke depan. “Kepada pemerintah daerah melalui dinas pariwisata untuk lebih meningkatkan kinerjanya,” timpal Tony.

Usai sidang, Tony menjabarkan soal keterpurukan sektor perikanan kelautan saat ini. Tidak hanya tentang berhentinya kegiatan kapal penangkap ikan berpukat trawl dan hela. Namun regulasi peraturan tentang perikanan dan kelautan yang tumpang tindih kini

justru malah menyulitkan hingga kepada nelayan kecil. Seperti halnya amanat UU Nomor 7 Tahun 2014 yang menyebutkan izin kapal 5-20 GT harus oleh provinsi. Sementara di UU Nomor 45 Tahun 2009 itu masih di daerah tingkat II.

“Nelayan kecil sekarang pun justru kesulitan untuk mengurus izin karena juknis dan juklak UU Nomor 7 itu belum keluar di tingkat provinsi, itu persoalannya,” ungkapnya.

Menurut Tony, semestinya pemerintah mengeluarkan peraturan yang populer. Kalaupun ada solusi yang diberikan dengan meningkatkan bantuan kepada nelayan, baik berupa kapal maupun bahan pokok, itu tak berguna jika nelayan tidak dapat perizinan.

“Kalau pemerintah memberikan bantuan, apakah bantuan ini sudah tepat sasaran, mampukah pemerintah menjalankannya. Sekarang begini, kalau ada kapal tapi perizinannya tidak ada, apa bisa berangkat,” kata Tony.

Di sektor perikanan kelautan, sambung politisi Demokrat itu, sistimnya hunting, bukan produksi yang bisa dihitung marjin keuntungannya.

“Di perikanan ini setiap kali (kapal) berangkat, tidak ada janji Tuhan bahwa tiap liter minyak yang dibakar akan menghasilkan ikan sekian banyak. Dan tidak ada juga jaminan dari pemerintah bahwa dari sekian kilogram hasilnya akan menghasilkan sekian rupiah, itu kuncinya,” kata Tony.

Sebelumnya, Walikota Sibolga dalam pidatonya menyebutkan pembangunan Sibolga lima tahun ke depan akan difokuskan kepada upaya menumbuhkan ekonomi masyarakat yang ebih merata. Untuk itu dibutuhkan sinergitas antara elemen pemerintah dan masyarakat.

“Kita harus bergandengan tangan untuk dapat mencapai seluruh tujuan pembangunan demi kesejahteraan rakyat,” tukas Syarfi.

Syarfi tidak menampik semakin beratnya tantangan pembangunan ke depan. Namun dia menyampaikan agar capaian yang telah diraih tidak dilupakan, sekaligu mempersiapkan diri menghadapi tantangan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang handal.

Editor: Ray T