2 tahun lalu |5 April 2016 00:14 |958 Pembaca

Sektor Perikanan Membaik

Aktifitas pasar ikan di Kota Sibolga yang kebanjiran ikan dampak ditetapkannya Permen KP Nomor 2. (Foto: Humas KKP/EL)

JAKARTA, SUARATAPANULI.COM- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan sektor perikanan nasional mulai menunjukkan hasil positif. Di 2015, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan membaik dari 7,35 persen di 2014, menjadi 8,37 persen. Produksi perikanan juga meningkat dari 20,40 juta ton menjadi 23,99 juta ton.

“Di Arafuru, saat saya baru masuk, ikan-ikan itu beratnya hanya 1 kiloan, sekarang sudah 8 kiloan per ekornya,” kata Menteri Susi di acara Chief Meeting Editors di kantornya, baru-baru ini.

Perbaikan itu, sambung Susi, merupakan hasil dari pengaturan serta pemberantasan dan penegakan hukum atas tindak pencurian melalui penangkapan ikan secara ilegal (illegal), tidak terdaftar (unregistered), dan tidak dilaporkan (unregulated) atau IUU fishing. Hal ini mencakup moratorium isin kapal asing, penenggelaman kapal IUU fishing, pengaturan alat tangkap, pendaftaran ulang dan pemulangan kapal asing, hingga menutup sepenuhnya sektor perikanan tangkap dari investasi asing.

“Reformasi dan upaya kami merekonstruksi sektor ini sudah menunjukkan hasil, ada perbaikan. Sebelum ada pemberantasan IUU fishing, sektor perikanan tumbuh 7 persen saat perekonomian nasional sedang Barus,” kata Susi.

“Sekarang, saat pertumbuhan ekonomi melambat, pertumbuhan PDB sektor perikanan naik menjadi 8,9 persen pada akhir 2015, dan diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada triwulan I-2016. Target kami, secara bertahap, naik menjadi di atas 20 persen tiap tahunnya. Dengan tetap pada prinsip menjaga kelestarian berkelanjutan sumber daya alam (SDA) laut, ini berarti diupayakan dengan menambah produktifitas,” timpal Susi.

Dia menegaskan, upaya reformasi di sektor perikanan melalui moratoriun perizinan kapal ikan eks asing maupun pelarangan transshipment telah berdampak positif bagi masyarakat, khususnya nelayan. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, ketentuan ini juga berdampak menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk sektor angkutan laut hingga 57 persen atau setara Rp70-80 triliun setahun.

Keberhasilan reformasi di sektor perikanan dan kelautan di sektor perikanan dan kelautan juga menghasilkan kenaikan nilai tukar nelayan (NTN). NTN naik dari 102 sebelum Joko Widodo menjadi menjadi Presiden RI.

“Yang menikmati bukan nelayan Benjina atau yang dulu dikategorikan sebagai nelayan yang memiliki kapal hingga total 300 GT. Yang menikmati adalah nelayan yang menurut UU sekarang memiliki kapal hingga 60 GT. Seandainya harga-harga pangan tidak naik, NTN bisa lebih tinggi, saya perkirakan sampai 115. Saat harga komoditas pangan naik, sektor perikanan justru menyumbangkan deflasi sebesar 0,42 persen,” pungkas Susi. (MD/KKP)