2 tahun lalu |8 April 2016 12:23 |1562 Pembaca

Teror Truk Monster di Sibolga Belum Teratasi

Foto: Salah satu truk monster over tonase mengalami kerusakan di tengah Jalan Suprapto, Sibolga yang berakibat terganggunya arus lalulintas. Dok/ST

SIBOLGA, SUARATAPANULI.COM – Relawan Bara JP (Mata dan Telinga Jokowi) Kota Sibolga, Edi Anto menyebutkan, bebasnya truk over tonase alias monster melintas di jalanan di kota karena ketidakberdayaan pemerintah daerah. Dan, disinyalir ada setoran pengaman dari pengusaha kepada oknum tertentu yang membackingi.

“Pemko Sibolga tidak berdaya menertibkan. Padahal masalah ini sudah klasik. Dampak buruknya sudah jelas, memicu jalan rusak dan membahayakan pengguna jalan lain,” kata Edi di Kedai Kopi Koktong Sibolga, Jumat (8/4).

Terkait dugaan ada aliran setoran stabil itu, menurutnya dapat terlihat dari sikap petugas-petugas terkait tatkala truk ekpedisi Sibolga-Gunungsitoli itu mengalami kerusakan atau kecelakaan di jalan. Dimana kemudian tidak ada tindakan dari petugas.

“Padahal petugas sudah melihat truk itu melintas setiap hari. Kapan diperiksa surat-suratnya, dan uji kelayakannya. Semua orang sependapat kalau truk-truk monster itu sudah tidak layak pakai lagi. Pintunya sudah rusak, lampu tak ada, jalannya pun terseok-seok,” tandas Edi.

Edi prihatin sekaligus kecewa, sebab seolah-olah ada pembiaran dalam masalah ini. “Apa harus ada korban setiap minggunya baru dihentikan. Lihat sendiri, jika truk ini lewat, pengguna jalan lain ketakutan, memang seperti melihat sosok monster. Negara ini dibangun bukan untuk para pengusaha saja, tapi juga untuk semua elemen masyarakat. Jangan hanya mementingkan kenyamanan pribadi atau keuntungan pribadi, tapi pikirkan juga kenyamanan masyarakat,” kilahnya.

Ditambahkan Edi lagi, aktifitas bongkar muat truk di dalam kota juga kerap mengabaikan pengguna jalan lain. “Truk memakan semua badan jalan sampai kita pun untuk lewat tak bisa. Memangnya hanya para pengusaha yang bayar pajak, kita selaku masyarakat kecil juga bayar pajak, apa bedanya,” katanya.

Jika ternyata nantinya tidak juga  dilakukan penertiban dan pemko sendiri hanya tutup mata, padahal sudah jelas konsekuensinya membahanyakan keselamatan dan jiwa masyarakat, kita akan laporkan langsung ke Bapak Presiden Ri Jokowi Widodo,” tandasnya.

Ini Aturan Terkait yang Mestinya Ditegakkan

Terpisah, Andri C Malau sebagai sosok pemuda di Sibolga pernah menyatakan dalam hal ini pihak terkait di antaranya Pemko Sibolga melaui Dishubinfokom, Polres Sibolga dengan Satlantasnya, dan pengusaha. Menurutnya semua pihak harus konsisten dan paham amanat UU Lalulintas Nomor 22 tahun 2009 tentang aturan lalulintas dan angkutan jalan kepada para pengguna jalan, khususnya truk monster itu. Pasal 200 ayat 1 menyatakan kepolisian bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan dalam rangka mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Kemudian Pasal 200 ayat 2 butir b menyatakan, kepolisian mensosialisasikan kesadaran hukum dan etika berlalulintas. Dan pada butir h, berbunyi tentang penegakan hukum saat berlalulintas.

Selain itu, diatur juga dalam Pasal 260 ayat (1) butir a UU LLAJ, bahwa polisi juga memiliki wewenang untuk memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan. Kemudian dalam butir d, polisi berwenang menyita SIM, kendaraan, muatan, STNK, dan tanda kendaraan lulus uji, sebagai barang bukti. “So, kenapa aturan-aturan ini diabaikan,” tukasnya.

Sementara Pemko Sibolga juga turut bertanggungjawab atas kerusakan jalan. Bahwa pemerintah bertanggungjawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pemerintah juga menyediakan dan atau memperbaiki pengaturan sarana, dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.

“Pemko Sibolga mestinya bijak mencari solusi terkait sarana jalan yang butuh perbaikan dan menejemen lalu lintas sebagai kebutuhan pelaku usaha,” tegas Andri.

Menurutnya, kepolisan dan Pemko harus bekerjasama dalam menertibkan lalu lintas seperti yang tertuang dalam pasal 226 ayat 3 yang menyatakan, membuka ruang polisi dan penyidik PNS dalam hal ini penyidik dishubinfokom untuk melakukan razia dan pemeriksaan gabungan secara berkala.

Selanjutnya, pada pasal 265 ayat 1 huruf d, langsung ditegaskan kewenangan polisi dan penyidik PNS (dishubinfokom-red) untuk melakukan pemeriksaan terhadap daya angkut dan atau cara pengangkutan barang.

“Pemko dan polisi sama-sama punya kewenangan dalam menertibkan dan menyusun menejemen lalulintas yang memuat tentang keselamatan berlalu lintas,” ujar mantan Anggota DPRD Sibolga itu.

Ini Kendala Pengusaha

Sementara itu, pengusaha ekspedisi memang selalu berkelit bahwa pemaksaan muatan itu untuk menghindari kerugian biaya operasional. Seperti ongkos kapal laut yang menyebrangkan truk ke Gunungsitoli, biaya bongkar muat, dan gaji pekerja.

Untuk satu truk jenis Cold Diesel 120 PS yang telah dimodifikasi daya angkutnya bisa membawa muatan antara 15-18 ton, dari normalnya 5-7 ton. Caranya dengan menambah panjang bak truk ke belakang hingga ke atas kepala truk.

Muatannya terdiri dari sembako, material bangunan, beragam jenis dan minuman, barang pecah belah, dan lainnya. Truk-truk tersebut diseberangkan dari Pelabuhan Sambas Sibolga menuju Gunungsitoli, Kepulauan Nias. (Tim)

Editor: Mora